Plt Gubernur Jabar dari Polisi Bakal Timbulkan Kecurigaan

JawaPos.com - Rencana Kementerian Dalam Negeri mengangkat dua pejabat tinggi Polri untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) gubernur mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Apalagi, jika itu ditujukan di Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut).

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, akan muncul konflik kepentingan jika ditunjuk Plt Gubernur di Jabar. Sebab, salah satu calon yang akan ikut Pilgub Jabar tahun ini adalah mantan pejabat tinggi Polri, Anton Charliyan.

"Mau tidak mau akan ada kecurigaan," katanya melalui pesan singkat, Jumat (2/2).

Begitu pula di Sumatera Utara. Ketika ditunjuk Plt Gubernur dari Polri, akan muncul persepsi lembaga tersebut akan berhadapan dengan TNI. Pasalnya, Letjen TNI Edy Rahmayadi maju sebagai cagub di daerah tersebut.

"Salah satu kontestannya adalah TNI. Hal itu bisa menimbulkan persepsi bahwa TNI berhadapan dengan Polri. Selain itu, polisi dianggap akan membela calon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)," tambah dia.

Karenanya, Arsul menyarankan supaya Mendagri sebaiknya mengurungkan niat mengangkat dua Pati Polri untuk menjadi Plt Gubernur itu. "Sebab, pemerintah juga perlu menjaga citranya dan tetap menunjukkan netralitasnya dalam pemilihan kepala daerah," ujarnya.

Lain halnya bila penempatan kedua jenderal polisi itu di daerah yang relatif lebih netral. "Misalnya di provinsi dimana Plt Gubernur memang dibutuhkan," kata Arsul.

Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, dari sisi hukum rencana tersebut setidaknya menimbulkan dua pendapat. Pertama adalah hal tersebut tidak menabrak aturan hukum.

"Apalagi sudah ada preseden sebelumnya, dimana Plt. Gubernur pernah dijabat oleh TNI atau Polri. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa hal tersebut menabrak sejumlah undang-undang," tuturnya.

Diketahui, Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen Pol Muhammad Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin ditunjuk untuk memimpin sementara provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara. Keduanya akan mengisi posisi gubernur setelah Ahmad Heryawan dan Tengku Erry habis masa jabatannya.