
Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono.
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menghapus kewajiban pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bagi pengurus RT dan RW yang biasanya menjadi syarat untuk mencairkan dana operasional. Namun, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono menolak kebijakan tersebut.
Padahal menurut Anies penghapusan LPJ itu guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, dia tidak menghiraukan aturan hukum yang diberlakukan saat penggunaan uang negara yang diberikan kepada masyarakat.
Soni menjelaskan bahwa setiap uang yang dikeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dipertanggungjawabkan. "Ya ga bisa dong, bagaimana bisa mempertanggungjawabkan uang operasional, wong gaji aja ada kwitansi apalagi uang negara yang jelas pengeluaran," ungkap Sumarsono saat ditemui di Balai Kota, Rabu (6/12).
Dia menjelaskan, bagaimanapun bentuknya harus ada laporan yang diterima, misalnya berupa pengumpulan kwitansi. "Intinya setiap kali ada pengeluaran uang satu sen pun harus dipertanggungjawabkan. Biaya operasional dari mana, kan APBD, berarti harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana bentuknya, bisa lembar kwitansi, bisa laporan," tutur dia.
Sumarsono juga mengingatkan terkait Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur bahwa semua dana operasional harus dipertanggungjawabkan.
"Permendagri yang mengatur mengenai Pedoman APBD di dalamnya mensyaratkan adanya pertanggungjawaban pengeluaran APBD, tak terkecuali yang digunakan untuk biaya operasional RT/RW," ujarnya untuk menegaskan.
Sebelumnya, Anies menghapus kewajiban pembuatan LPJ karena beralasan agar pengurus RT/RW fokus melayani warga dibandingkan hanya mengurus persoalan administrasi seperti LPJ.
"Mulai 2018, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan laporan (LPJ dana operasional) lagi. Kami ingin membuat ketua RT/RW bisa lebih fokus pada pelayanan daripada administratif," ucap Anies saat kunjungan kerja di Cempaka Putih, Selasa (5/12).

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun
