Presiden Minta Kepala Daerah Lebih Pintar Belanja

JawaPos.com - Para kepala daerah diminta lebih pintar mengelola keuangan daerah. Tujuannya, mengurangi besarnya kas daerah yang lama ngendon di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah di Istana Negara kemarin (24/10), Presiden Joko Widodo mengkritik tingginya persentase dana daerah yang parkir di BPD.

Kabupaten Tangerang menjadi daerah dengan persentase tertinggi dana parkir di BPD bila diukur dari total APBD 2017. ’’Kabupaten Tangerang 38 persen, disusul Jember 36 persen,’’ urai Jokowi.

Di bawahnya, ada Kota Tangerang (32,75 persen), Kabupaten Sidoarjo (31,68 persen), Kota Semarang (30,88 persen), Kabupaten Badung (29,55 persen), hingga Kota Surabaya (29,25 persen). Dari sisi persentase, Kabupaten Tangerang memang paling tinggi.

Namun, dari sisi nominal, Kota Surabaya bisa dikatakan paling tinggi. Sebab, nilai APBD Kota Surabaya tahun ini mencapai Rp 8,5 triliun, hampir dua kali lipat APBD Kabupaten Tangerang yang berada di angka Rp 4,49 triliun

Presiden menyayangkan besarnya persentase dana yang parkir di BPD. ’’Kita mencari penerimaan dari pajak itu sulit. Namun, ketika ditransfer ke daerah, duitnya tidak digunakan, tetapi diparkir di bank,’’ keluh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Dia meminta para kepala daerah mengejar para kepala dinas agar uang tersebut bisa segera dikeluarkan. Jadi, uang bisa berputar di masyarakat dan membuat ekonomi terkerek naik.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono menuturkan, fenomena dana parkir di BPD hampir dipastikan bakal berulang setiap tahunnya. ’’Selama proses mekanismenya memang masih terbentur persiapan teknis,’’ terangnya. Misalnya, dana pembangunan jalan sudah cair dari pusat, tapi daerah masih terkendala pembebasan lahan.

Dalam kondisi semacam itu, tidak mungkin kas dikeluarkan. Harus ditahan dulu sampai siap. ’’Kalau ngendonnya sedikit, itu wajar. Kalau ngendonnya banyak, baru repot,’’ lanjutnya. Selama ini mayoritas dana ngendon memang disebabkan menunggu persiapan lapangan.

Secara terpisah, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo mengungkapkan, hingga akhir September, total simpanan Pemda di perbankan secara nasional mencapai Rp 226,6 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp 19,9 triliun atau 9,6 persen daripada periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai Rp206,75 triliun. Jumlah itu juga mengalami peningkatan dari posisinya pada akhir bulan sebelumnya, yakni Rp 211,3 triliun atau naik 7,3 persen. 

Menurut Boediarso, kenaikan posisi simpanan Pemda tersebut disebabkan adanya surplus anggaran APBD provinsi, kabupaten, dan kota selama September, yaitu Rp 15 triliun. Dia memerinci, realisasi pendapatan daerah selama September 2017 lebih tinggi daripada realisasi belanja daerah pada September 2017.

Realisasi pendapatan daerah selama September 2017 mencapai Rp 88,3 triliun. Jumlah tersebut sudah termasuk realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 64,0 triliun. ”Sementara itu, realisasi belanja daerah selama September 2017 hanya Rp 73,3 triliun atau lebih rendah daripada realisasi belanja daerah pada Agustus ini yang sebesar Rp 74,25 triliun,” ujarnya kemarin.

Boediarso melanjutkan, terjadi peningkatan jumlah realisasi TKDD pada September 2017 jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada September lalu, realisasi TKDD mencapai Rp 16,3 triliun. Jumlah itu meningkat 47,1 persen daripada Agustus 2017 yang realisasinya sebesar Rp 43,53 triliun. 

Kenaikan realisasi TKDD pada September 2017 tersebut disebabkan adanya kenaikan realisasi penyaluran dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otsus aceh, dana tambahan infrastruktur (DTI), dan dana desa. Boediarso memerinci, jumlah agregat dana simpanan pemerintah provinsi di perbankan pada September 2017 sebesar Rp 83,5 triliun.

Jumlah itu juga naik 4,4 persen dari posisinya pada akhir Agustus 2017 yang sebesar Rp 79,99 triliun. Nilai tersebut juga naik dari posisinya pada periode yang sama tahun sebelumnya.