Novanto Menang, KY Langsung Proses Hasil Pantauan Praperadilan

JawaPos.com - Hakim Tunggal Praperadilan Cepi Iskandar mengabulkan permohonan praperadilan Ketua DPR Setya Novanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hakim menyatakan penetapan tersangka Novanto dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP tidak sah secara hukum.

Komisi Yudisial (KY) yang bertugas memantau jalannya sidang pun langsung merespons putusan praperadilan tersebut. Juru Bicara KY Farid Wajdi mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti hasil pemantauan sidang yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Kami masih berupaya memproses apapun hasil pemantauan terhadap kasus ini dan belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh," kata Farid kepada JawaPos.com, Jumat (29/9).

Farid mengimbau kepada seluruh pihak untuk memahami putusan hakim praperadilan. "Jika terdapat upaya untuk mempertanyakannya, maka lakukanlah sesuai jalurnya, tidak di luar jalur hukum," tegasnya.

Sebelumnya, KY menyatakan akan fokus memantau etika hakim dalam mengelola perkara praperadilan Novanto. Baik perilaku on bench conduct (perilaku di dalam sidang) maupun off bench conduct (perilaku di luar sidang).

Hakim Cepi Iskandar menerima sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Dalam putusannya, penetapan tersangka Novanto oleh KPK dianggap tidak sah.

Putusan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9) pukul 17.30 WIB. "Menyatakan penetapan pemohon Setya Novanto sebagai tersangka dinyatakan tidak sah," ujar hakim Cepi.

Menurut hakim Cepi, KPK harus menghentikan penyidikan kasus Novanto. Dengan kata lain, Novanto memenangkan gugatan praperadilan atas status tersangka korupsi e-KTP dari KPK.