Tsamara Ajak Jangan Pilih Partai Pendukung Angket KPK

JawaPos.com - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany meminta publik menghukum partai politik yang ada di Pansus Angket KPK. Pasalnya, mereka berwacana untuk melemahkan bahkan meniadakan komisi antirasuah.

Adapun kepanjangan partai dalam hal ini fraksi yang ada di Pansus Angket KPK mayoritas koalisi partai pendukung pemerintah.

"Kita harus tunjukkan kita marah terhadap upaya pembubaran KPK. Kita tunjukkan di 2019 nanti, jangan pilih parpol yang punya niat melemahkan KPK dalam pansus angket ini," tegasnya kepada JawaPos.com ditemui usai menghadiri diskusi di D'Hotel, menteng, Jakarta, Minggu (10/9).

Termasuk kepada para anggota dari parpol tersebut yang ada di Pansus Angket KPK. Juga anggota DPR-nya yang menyuarakan revisi UU KPK untuk mempereteli lembaga antirasuah tersebut. "Ya tidak usah dipilih lagi," ketus Tsamara.

Sejauh ini, kata dia, apa yang selama ini dituduhkan pansus angket kepada KPK tidak terbukti. "Ini sampai sekarang buktinya nggak ada. Sampai sekarang ini hanya tuduhan," sebut dia.

Karena itu, Tsamara menyarankan supaya publik bersuara ataupun bertindak. "Karena kalau publik diam mungkin mereka menganggap publik tenang-tenang saja nih kita gerecoki KPK," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Pansus Angket KPK Henry Yosodiningrat, mengatakan salah satu rekomendasu pansus adalag pembekuan lembaga antirasuah tersebut untuk sementara. Adapun rekomendasi nantinya akan dibawa ke dalam rapat paripurna 28 September 2017 nanti.

Kata anggota Fraksi PDIP itu, tujuan pembekuan KPK untuk memperbaiki mekanisme yang ada di lembaga tersebut. Nantinya, apabila pembekuan tersebut sudah terlaksana, maka yang menangani kasus korupsi adalah Polri dan juga Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab ungkap Henry, dua lembaga tersebut juga mempunyai kewenangan untuk menyidik dan juga penuntutan.