Izin dan Fasum Hambat Program Sejuta Rumah

JawaPos.com -  Bank Tabungan Negara (BTN) hingga Juli lalu merealisasikan kredit pemilikan rumah untuk 400 ribu unit rumah di antara total program 1 juta unit rumah tahun ini. Pencapaian itu berkat kerja sama BTN dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Executive Vice President Non Subsidized Mortgage & Consumer Lending Division BTN Suryanti Agustinar menyatakan, pertumbuhan realisasi kredit perumahan pada tahun ini diproyeksikan tumbuh hingga dua digit. ’’Perbankan lain juga tumbuh, tapi rata-rata peningkatannya masih satu digit,’’ ungkapnya.

Realisasi pembiayaan pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang didukung BTN tumbuh 26,6 persen. Selanjutnya, pertumbuhan rumah non-MBR mencapai 13 persen.

Salah satu kuncinya adalah BTN tidak hanya membantu pengembang dalam membangun unit rumah. Bank telah mengucurkan kredit sejak pengembang membebaskan lahan dan konsesi.

’’Kami membuka kesempatan kepada para pengembang dengan membiayai pembebasan lahan hingga 70 persen. Lalu, untuk konsensi, kami biayai 80 sampai 90 persen,’’ jelasnya.

Meski realisasi kredit tumbuh hingga dua digit, Suryanti menegaskan, pembangungan rumah untuk MBR tidak mudah. Selain fisik hunian yang belum siap, banyak fasilitas umum yang tidak mendukung pembangunan perumahan. Terutama air bersih dan jaringan listrik.

’’Padahal, fisik bangunan itu syarat utama. Jika fisik tidak siap, pembiayaan tidak bisa jalan,’’ jelasnya.
Selain itu, validasi pajak menjadi kendala. Suryanti mengungkapkan, bank biasanya harus menunggu proses validasi pajak selama seminggu hingga sebulan.

Bank juga menemui kendala perizinan di daerah. Suryanti mencontohkan sulitnya pembangunan rumah di Batam. Sebab, ada dua otoritas yang sama-sama memiliki kewenangan, yakni Pemkot Batam dan Otorita Batam.

Tahun depan BTN menargetkan anggaran untuk industri properti yang lebih besar. ’’Kami menarget kredit kepemilikan rumah (KPR) tahun depan bisa mencapai Rp 50 miliar. KPR lahan targetnya 70 persen, sedangkan untuk pembangunannya 80 persen,’’ ujar Suryanti. (*)