Driver Gojek Bisa Cicil Rumah Subsidi, Ini Lokasinya

JawaPos.com - Para pengemudi ojek online, Go-jek bisa mendapatkan rumah impiannya. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menggandeng Gojek Indonesia untuk memfasilitasi KPR bersubsidi.

Direktur Utama BTN, Maryono mengatakan dalam Parade KPR BTN setidaknya ada 581 aplikasi subsidi dari para driver Gojek saat tahap I Gojek Serbu BTN dibuka, 397 di antaranya lulus verifikasi dan bisa mendapatkan rumah impiannya.

"Nilai KPR-nya hanya Rp 51,6 miliar, namun sangat berarti bagi mereka dan kami bangga bisa membantu keluarga mendapatkan rumahnya dengan skema yang terjangkau," ujar Maryono dikutip Indopos (Jawa Pos Grup) Jakarta, Kamis (14/12).

Kesuksesan Gojek Serbu BTN Tahap I, mendorong BTN membuka tahap ke II bersama Gojek Indonesia. Program Gojek Serbu BTN Tahap II di seluruh kota yang menjadi wilayah kerja, di antaranya Sumatera, Jawa Timur, Jogjakarta, Jawa Tengah, Kalimantan, dan Sulawesi. Maryono mengatakan untuk tahap kedua, pihaknya menargetkan minimal di atas aplikasi tahap pertama, 500-an aplikasi.

Maryono menambahkan sejak 1976 hingga November 2017, perseroan telah mengucurkan kredit baik berskema konvensional maupun syariah senilai Rp 230,2 triliun untuk merealisasikan KPR bagi 4,1 juta unit rumah. Dari pencapaian tersebut, sebesar 3,08 juta unit atau lebih dari 75 persen di antaranya dalam bentuk KPR Subsidi.

Angka tersebut setara dengan nilai KPR Subsidi sebesar Rp 110,45 triliun. Sedangkan sisanya atau sebesar Rp 119,76 triliun didistribusikan dalam bentuk KPR Non-Subsidi.

"Selama 41 tahun, BTN telah melalui berbagai dinamika politik ekonomi, dan mengalami perubahan kebijakan pemerintahan namun kami tetap konsisten mewujudkan akses pembiayaan KPR dengan melakukan transformasi dan sinergi dengan pihak swasta maupun BUMN lain," kata Maryono.

BTN optimistis hanya dengan sinergi, Program Satu Juta Rumah bisa tercapai dengan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Sebab, industri properti melibatkan banyak stakeholder, dengan multiplier effect yang tinggi.

"Komitmen perbankan, pemerintah pusat maupun daerah perlu disatukan dan diperkuat untuk mengurangi backlog perumahan sebesar 11,38 juta unit," pungkasnya.