GMPK DKI Soroti Pernyataan Budi Arie Soal Percepatan Politik

JawaPos.com - Ketua DPD Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK) DKI Jakarta, Asep Irama yang akrab disapa Bung AIR, mengkritik tajam pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi terkait kemungkinan terjadinya percepatan dinamika politik sebelum Pemilu 2029.

Bung AIR menilai pernyataan tersebut tidak semestinya dilempar ke ruang publik tanpa penjelasan yang terang mengenai dasar konstitusionalnya. Menurutnya, pembicaraan mengenai percepatan pergantian kekuasaan bukan sekadar wacana politik, karena menyangkut pemerintahan yang lahir dari proses demokrasi dan mandat rakyat.

Baca Juga:Peresmian LRT Kelapa Gading-Manggarai oleh Prabowo Ditunda, Peluncuran Dijadwal Ulang

“GMPK DKI berpandangan bahwa pergantian kekuasaan tidak boleh ditentukan oleh insting politik, spekulasi elite, atau kepentingan kelompok tertentu. Indonesia adalah negara hukum. Ada konstitusi dan mekanisme demokrasi yang harus dihormati,” kata Bung AIR lewat keterangannya, Rabu (26/8).

Ketua DPD Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK) DKI Jakarta, Asep Irama. (Istimewa)

Ia menilai istilah dan narasi mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik sebelum 2029 berpotensi menimbulkan tafsir yang liar di tengah masyarakat. Terlebih, pernyataan tersebut disampaikan oleh figur yang memiliki posisi penting dalam organisasi yang selama ini dikenal memiliki kedekatan dengan pemerintahan sebelumnya.

“Kalau ada kebijakan pemerintah yang dianggap keliru, silakan dikritik. Kalau ada yang perlu diperbaiki, silakan dikoreksi. Tetapi jangan mencampuradukkan kritik terhadap kebijakan dengan wacana pergantian kekuasaan,” tegasnya.

Bung AIR menegaskan bahwa GMPK DKI berkomitmen mengawal pemerintahan yang sah dan konstitusional. Komitmen tersebut, kata dia, bukan berarti GMPK menutup mata terhadap kekurangan pemerintah.

“GMPK tidak pernah mengatakan pemerintah tidak boleh dikritik. Justru pemerintah harus terus diawasi. Tetapi mengawasi berbeda dengan mendelegitimasi. Mengkritik berbeda dengan membangun ketidakpastian politik,” ujarnya.

Baca Juga:Pemkot Surabaya-Bea Cukai Musnahkan 43,2 Juta Batang Rokok Ilegal Rp 64 Miliar

Menurut Bung AIR, demokrasi membutuhkan kedewasaan semua pihak untuk menghormati hasil pemilu dan masa jabatan pemerintahan yang sedang berjalan.

“Presiden tidak bisa diganti hanya karena ada elite politik yang merasa situasi sedang berubah. Begitu pula pemerintahan tidak boleh diganggu hanya karena ada kelompok yang memiliki kalkulasi politik berbeda. Semua harus kembali kepada konstitusi,” katanya.

Ia juga menilai pernyataan mengenai kemungkinan politik bergerak lebih cepat sebelum waktunya justru dapat mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang jauh lebih penting, seperti ekonomi, lapangan pekerjaan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan pembangunan nasional.