Santri Dibakar di Pesantren Lombok Tengah, DPR Minta Polisi Beri Keadilan untuk Korban

JawaPos.com - DPR RI mendorong Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menangani dengan serius kasus pembakaran santri Pondok Pesantren (Ponpes) Rosyidatusshaulatiyyah Al Ibrahimy di Kabupaten Lombok. Polisi harus memberikan keadilan kepada korban.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polda memberikan atensi kepada penyelesaian kasus ini. Proses Penyidikan harus berjalan transparan dan profesional.

“Saya minta Kapolda NTB memberikan atensi penuh terhadap pengusutan kasus ini. Pastikan para korban segera mendapat keadilan seutuhnya. Ingat, Komisi III dan publik mengawasi jalannya perkara ini," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (16/7).

Dia mengingatkan agar kasus ini dijauhkan Dari intervensi. Proses penegakan hukum harus berjalan profesional.

Baca Juga:Sarjana Backpacker Ungkap Momen Hilangnya Warga Asal Madiun di Korea Selatan

"Jangan sampai ada intervensi dari siapa pun, baik itu tokoh lokal, tokoh agama, maupun pihak-pihak lain yang mencoba memengaruhi proses hukum. Usut saja secara objektif dan berkeadilan,” imbuhnya.

Sahroni menyampaikan, sejauh ini ditemukan sejumlah persoalan di dalam pesantren tersebut. Mulai dari perizinan hingga dugaan perundungan.

“Kalau melihat rangkaian peristiwanya, ponpes ini memang banyak melanggar aturan. Dari informasi yang ada, izin operasional pondok sudah habis sejak 2021, ditambah adanya dugaan bullying kepada korban hingga akhirnya berujung pada aksi pembakaran," jelasnya.

Oleh karena itu, pengusutan perlu dilakukan dengan tegas. Sebab, tindakan ini sudah mencoreng dunia pendidikan khususnya pesantren.

"Jangan sampai ulah oknum dan pengelolaan yang bermasalah mencoreng nama baik ribuan pondok pesantren lain yang selama ini berizin, dikelola dengan baik, dan benar-benar menjadi tempat pendidikan yang aman serta membentuk akhlak generasi bangsa,” tandasnya.