DPR Bakal Minta Penjelasan Pemerintah soal Kematian 5 Peserta Latsarmil Calon Manajer Kopdes Merah Putih

JawaPos.com - Kasus meninggalnya lima peserta latihan dasar militer (latsarmil) dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) menyita perhatian publik.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Saadiah Uluputty, mendesak pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan latsarmil kepada para calon manajer KDMP dan KNMP. Ia menilai, peristiwa tersebut tidak dapat dipandang semata sebagai musibah.

"Komisi XIII akan meminta penjelasan pemerintah dan penyelenggara serta mendorong audit kepatuhan HAM. Dasar hukum penggunaan latihan militer bagi peserta sipil juga harus dievaluasi secara menyeluruh,” kata Saadiah kepada wartawan, Minggu (28/6).

Menurutnya, pemerintah harus melakukan investigasi menyeluruh guna memastikan ada atau tidaknya kelalaian dalam penyelenggaraan pelatihan, termasuk kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Pelatihan harus dihentikan sementara sampai investigasi selesai. Negara tidak cukup menyatakan ini sebagai musibah, tetapi wajib membuktikan seluruh standar perlindungan terhadap peserta telah dipenuhi,” tegasnya.

Baca Juga:Bukan Demo Biasa, BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Sulap CFD Bundaran HI Jadi Mimbar Bebas: Pemerintah Tutup Telinga!

Ia menegaskan, penghentian sementara diperlukan agar proses penyelidikan dapat berlangsung secara objektif tanpa mengesampingkan keselamatan peserta lain yang masih mengikuti program serupa.

“Komnas HAM harus dilibatkan dalam penyelidikan bersama tim investigasi independen. Proses ini penting agar penyebab kematian para peserta diungkap secara objektif dan transparan,” ucapnya.

Selain melibatkan Komnas HAM, Saadiah mengusulkan agar tim investigasi turut diisi oleh unsur tenaga kesehatan, ahli keselamatan kerja, serta pihak independen yang memiliki kompetensi untuk mengaudit pelaksanaan program pemerintah secara menyeluruh.

“Apabila ditemukan adanya kelalaian sistemik atau metode pelatihan yang tidak proporsional, kasus ini dapat berkembang menjadi dugaan pelanggaran HAM. Semua pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum,” cetusnya.