Respons Ganjar usai Eks Timsesnya Dikaitkan dengan Tiyo Ardiyanto: Jangan Bangun Narasi Hanya Pendukung Pemerintah yang Boleh Bicara

JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menanggapi tudingan dari aliansi mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu terkait dugaan kedekatan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, dengan tokoh-tokoh yang pernah berada dalam tim pemenangannya pada Pilpres 2024. Menurut Ganjar, kritik yang disampaikan seharusnya direspons dengan data dan argumentasi, bukan dengan pelabelan politik.

"Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan," kata Ganjar kepada wartawan, Rabu (17/6).

Ganjar menegaskan, pemerintah perlu menjawab kritik secara terbuka dan berdasarkan fakta. Ia menilai, masukan dari masyarakat semestinya menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan.

"Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik," tegasnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan, kehadiran negara sejatinya untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah.

"Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat," tuturnya.

Ia menekankan, pertanyaan mengenai afiliasi politik seseorang bukan ditujukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk melemahkan atau mendelegitimasi kritik yang disampaikan.

"Dalam demokrasi, warga negara tidak kehilangan hak kritisnya hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu. Justru yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan," jelasnya.

Karena itu, Ganjar mengingatkan bahwa demokrasi dapat tergerus apabila kritik hanya dianggap sah ketika datang dari kelompok yang mendukung pemerintah. Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengawasi jalannya pemerintahan.