Berkaca dari Film Pesta Babi, Pengamat Ingatkan Pengalaman Kasus Timor Timur

JawaPos.com - Publik diminta mewaspadai potensi pemanfaatan film Pesta Babi sebagai alat internasionalisasi isu Papua yang dapat mengarah pada agenda disintegrasi NKRI.

Kewaspadaan itu diingatkan oleh pengamat politik Rico Marbun. Menurut dia, sejarah lepasnya Timor Timur menjadi Timor-Leste menunjukkan pola yang berlangsung melalui tiga tahap. Yaitu, pemilihan momentum dan isu keluhan, internasionalisasi isu, serta intervensi asing.

"Tragedi Santa Cruz tahun 1991 dijadikan momentum untuk membawa isu Timor Timur ke panggung internasional. Setelah itu muncul berbagai jaringan advokasi yang mendorong tekanan internasional terhadap Indonesia hingga akhirnya membuka jalan menuju referendum," kata Rico pada Rabu (17/6).

Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) itu menilai terdapat kemiripan pola dalam kasus Papua. Film Pesta Babi pertama kali ditayangkan di Auckland, Selandia Baru, pada Maret 2026. Dan, difasilitasi oleh kelompok yang selama ini mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi Papua.

Baca Juga:Bantah Film Pesta Babi, Gubernur Papua Selatan Sebut PSN Wanam Bisa Tingkatkan Ekonomi Warga Lokal

"Saya tidak mempersoalkan film sebagai media kritik terhadap kebijakan negara. Yang perlu dicermati adalah penggunaan diksi, seperti istilah “kolonialisme” yang berpotensi dijadikan sebagai instrumen internasionalisasi isu Papua, sebagaimana yang pernah terjadi dalam kasus Timor Timur," ujarnya.

Rico meminta pemerintah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai upaya yang berpotensi mengubah persoalan domestik menjadi tekanan politik internasional yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

"Pelajaran dari Timor Timur jangan sampai terulang. Kita harus menjaga ruang demokrasi sekaligus tetap waspada terhadap narasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong disintegrasi bangsa," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan cerita dalam film Pesta Babi tidak sepenuhnya benar. Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai langkah untuk menyejahterakan Orang Asli Papua (OAP). PSN itu menghadirkan lapangan kerja dengan jumlah yang besar. Manfaat lainnya, lahan yang akan diubah menjadi sawah bisa menunjang ketahanan pangan nasional.

Baca Juga:Tokoh Adat Papua Mama Yasinta Minta Perlindungan ke LPSK usai Buat Laporan Polisi soal Film Pesta Babi

"Tujuan utama pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua negara melakukan pembangunan dengan satu tujuan, yaitu agar rakyatnya hidup lebih sejahtera," kata Apolo, Rabu (10/6).