Prabowo Larang Aparat Bekingi Koruptor, Sahroni: Harus Patuh, yang Melanggar Langsung Pecat

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai pernyataan Presiden Prabowo Prabowo yang melarang anggota polisi dan TNI membekingi koruptor sebagai langkah yang bijak. Oleh karena itu, intruksi tersebut harus dipatuhi hingga tingkatan terendah Polri. 

Sahroni mengatakan, pernyataan Prabowo merupakan komitmen tegas. Oleh karena itu harus dianggap serius sebagai perintah yang perlu dituruti.

“Komisi III 1000 persen mendukung ketegasan Presiden Prabowo untuk menindak seluruh oknum aparat yang masih coba-coba menjadi beking tindak kejahatan. Nah Presiden dan Kapolri sudah komit, maka jajaran di bawah ya harus patuh," kata Sahroni kepada wartawan, Rabu (20/5).

Sahroni mengatakan, arahan presiden tidak boleh sebatas didengar, perlu diimplementasikan dengan benar oleh jajaran aparat. Bagi yang tidak mematuhinya sudah sewajarnya mendapat hukuman tegas.

Baca Juga:Mulai 1 Juni 2026, DHE SDA Harus Disimpan di Himbara, Ini Aturan Barunya

"Kadang arahan dari pimpinan tertingginya sudah klir sedari awal, namun jajaran di bawah yang masih suka curi-curi kesempatan. Maka dengan ini jangan ragu lakukan PTDH dan proses pidana terhadap setiap oknum yang masih nekat jadi beking,” imbuhnya.

Politikus Partai NasDem itu menyampaikan, di era Presiden Prabowo tidak ada ruang bagi para oknum dan pihak yang masih nekat menyelewengkan wewenang. Apalagi jiga menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

“Karena di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, tidak peduli seberapa tinggi pangkat, seberapa besar pengaruhnya, kalau masih main-main merugikan masyarakat, pasti disikat habis. Tidak ada pandang bulu,” pungkas Sahroni.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di rapat Paripurna ke-19 DPR RI menyoroti masih adanya keterlibatan anggota TNI dan Polri yang membekingi korupsi. Presiden meminta kepada masyarakat agar segera melaporkan bila melihat praktik ilegal tersebut di lapangan.