Golkar Sebut Kehadiran Prabowo di KTT Board of Peace dan Bertemu Trump Perkuat Posisi Indonesia di Dunia Internasional

JawaPos.com - Partai Golkar menyambut baik kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dewan Perdamaian atau Board of Peace, dalam kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS).

Termasuk rencana Prabowo untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump.

Dalam kunjungan itu, Prabowo didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai kunjungan Presiden Prabowo mencerminkan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan nasional di forum global.

Ia memastikan partainya akan berada di garis depan dalam mengawal dan mendukung kebijakan luar negeri pemerintah.

"Golkar memandang keikutsertaan Presiden dalam berbagai forum internasional bukan sekadar simbol diplomasi, tetapi bagian dari strategi memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks," kata Idrus Marham di Jakarta, Rabu (18/2).

Ketua Umum Partai Golkar, lanjut Idrus, telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk mendukung penuh kebijakan politik luar negeri Presiden.

Menurut dia, langkah tersebut bukan hanya tepat secara konseptual, tetapi juga efektif secara strategis dalam kerangka kepentingan nasional jangka panjang.

"Dalam perspektif diplomasi, kebijakan Presiden dipahami sebagai bentuk rasionalitas strategis negara menengah yang berupaya memaksimalkan otonomi kebijakan luar negeri tanpa mengorbankan stabilitas sistem internasional," ucapnya.

Idrus menegaskan, jika terjadi deviasi terhadap kepentingan nasional, Presiden Prabowo diyakini akan mengambil posisi korektif secara tegas.

Karena orientasi nasionalismenya berakar pada kepentingan negara, bukan kalkulasi politik jangka pendek.

Ia menambahkan, politik bebas aktif yang dijalankan Indonesia melalui Presiden Prabowo berakar pada nilai ideologis bangsa dan konstitusi.

Secara konseptual, kebijakan tersebut selaras dengan fondasi normatif negara, sementara secara strategis membuka ruang komunikasi lintas kekuatan global tanpa mengikis identitas nasional.

Elite partai berlambang pohon beringin itu juga menekankan bahwa politik bebas aktif bukan sekadar posisi netral, melainkan strategi diplomatic hedging yang memungkinkan Indonesia membangun relasi multipolar secara simultan.

Menurut dia, pendekatan ini memberi ruang interaksi dengan berbagai aktor internasional sembari mempertahankan preferensi normatif dan kepentingan domestik.