DPR Ingatkan Rapor Moody’s jadi Cermin Bagi Pemerintah untuk Berbenah pada Sektor Perekonomian

JawaPos.com - Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Ratings kembali mempertahankan peringkat kredit (sovereign credit rating) Republik Indonesia pada level Baa2 dengan status investment grade. Meski demikian, penetapan outlook negatif menjadi sinyal peringatan serius bagi arah kebijakan pemerintah ke depan, meskipun fundamental ekonomi nasional dinilai masih berada pada jalur yang relatif kuat.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic, menegaskan bahwa penilaian Moody’s tersebut harus dijadikan cermin bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh. Menurutnya, persoalan utama yang disorot bukan lagi pada kapasitas ekonomi semata, melainkan pada kualitas tata kelola serta konsistensi kebijakan.

Moody’s mencatat sejumlah faktor risiko yang berpotensi menggoyang stabilitas ekonomi nasional. Pertama, ketidakpastian kebijakan, yang tercermin dari arah kebijakan yang sulit diprediksi dan kurang konsisten. Kedua, komunikasi publik yang dinilai lemah sehingga kerap memicu spekulasi di pasar.

Ketiga, risiko fiskal, terutama terkait lonjakan belanja sosial yang belum sepenuhnya diimbangi oleh dukungan penerimaan negara yang memadai. Keempat, independensi lembaga, dengan adanya kekhawatiran terhadap kerangka fiskal serta independensi Bank Indonesia (BI) ke depan.

“Penurunan outlook menjadi negatif adalah peringatan serius. Ini bukan soal angka semata, tapi soal kepercayaan pasar terhadap bagaimana kita mengelola negara,” kata Dolfie kepada wartawan, Jumat (6/2).

Ia mengingatkan, apabila berbagai catatan tersebut tidak segera direspons dengan langkah perbaikan yang nyata, Indonesia berpotensi menghadapi konsekuensi ekonomi yang tidak ringan. Risiko tersebut antara lain berupa kenaikan biaya utang negara (cost of fund), meningkatnya volatilitas pasar keuangan, hingga terhambatnya arus investasi masuk.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memberikan tekanan tambahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.

Sebagai langkah antisipatif, Komisi XI DPR RI mendorong pemerintah bersama otoritas moneter dan sektor keuangan untuk segera merumuskan kebijakan yang cepat, tepat, dan kredibel. Sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi serta kepercayaan pasar global.

“Peringatan dari Moody’s sudah di depan mata. Mari kita jadikan ini sebagai momentum pembenahan total untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional dan memastikan kepercayaan investor tetap terjaga,” pungkasnya.