Sejumlah DPW dan DPC PPP Buka Suara Pasca Pengesahan SK Menkum untuk Kubu Mardiono, Nyatakan Tak Sesuai Fakta Hasil Muktamar X di Ancol

JawaPos.com - Meski Menteri Hukum Supratman Andi Agtas telah menandatangani Surat Keputusan (SK) PPP periode 2025-2030 yang dipimpin oleh Muhammad Mardiono, beberapa Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP menyatakan menolak SK tersebut. Suara itu muncul dari kubu yang merasa terpilihnya Mardiono sebagai ketua umum (ketum) PPP dalam Muktamar X di Ancol tidak sesuai fakta. 

Ketua DPW PPP Banten H. Subadri Ushuludin adalah salah seorang pimpinan DPW PPP yang menolak SK menkum. Subadri menyatakan bahwa dirinya pengurus DPW PPP Banten hadir dalam Muktamar X di Ancol sebagai muktamirin. Dia menolak SK menkum yang mengesahkan kepengurusan PPP kubu Mardiono melalui surat resmi yang dikeluarkan oleh DPW PPP Banten pada 2 Oktober 2025.

"Surat Keputusan Menteri Hukum di atas mengabaikan seluruh fakta yang terjadi dalam Muktamar X PPP di Ancol Jakarta," ungkap Subadri dikutip pada Jumat (3/10). 

Lebih lanjut, Subadri menjelaskan bahwa sebagai muktamirin atau utusan dalam Muktamar x PPP di Ancol, dia menyatakan, telah  menyaksikan secara langsung tidak ada dan tidak pernah ada aklamasi untuk Mardiono sebagai ketum partai berlambang ka’bah tersebut. Menurut dia, kubu Agus Suparmanto yang telah melaksanakan seluruh rangkaian muktamar sampai tuntas.

"Kami akan menanyakan ke menkum atas keputusannya, banyak para kyai, para ulama dari Jateng yang saat pembukaan muktanar hadir di Ancol sangat menyayangkan keputusan Kemenkum. Termasuk diantaranya yang menolak adalah Kyai Abdullah Ubab Maimoen, Kyai Haris Shodaqoh, Kyai Fadholan Musyafa,” jelasnya.

Kubu Agus Suparmanto mengklaim bahwa secara keseluruhan ada 27 DPW PP yang menolak SK menkum tersebut. Selain Banten, Jatim, dan Jateng, beberapa DPW PPP lain diantaranya adalah NTT, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Selatan (Sumsel), Bengkulu, Babel, Lampung, Jawa Barat (Jabar), Kalteng, Kaltim, Kalsel, serta Kalbar.

Sebelumnya, Mardiono telah menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenkum, yang telah mengesahkan kepengurusan struktur PPP yang dipimpinnya. Hal itu setelah PPP menggelar Muktamar X di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu pekan lalu (27/10). Pernyataan itu disampaikan oleh Mardiono merespons keputusan menkum yang dikeluarkan pada 1 Oktober lalu. 

"Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang pada hari ini telah mengesahkan atas hasil muktamar ke X yang diselenggarakan di Jakarta," kata dia.