Golkar Pasang Badan usai Menteri ESDM Bahlil Dikritik Menkeu Purbaya soal Penyaluran LPG 3 Kg, Waketum: Penerapannya Perlu Waktu

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Idrus Marham, menanggapi perdebatan antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran subsidi LPG 3Kg. Idrus menilai, penggunaan data tersebut memang membutuhkan proses adaptasi dan tidak bisa langsung diterapkan secara instan.

"Kalau kita bicara tentang data, jadi ada sekarang ini yang ditangani oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Oleh karena itu, karena ini baru semua, tentu perlu adaptasi ya," kata Idrus di Jakarta, Jumat (3/10).

Idrus menambahkan, para menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan sinkronisasi dalam pemanfaatan DTSEN. Menurutnya, kebijakan berbasis data hanya akan efektif jika ada harmonisasi antar-kementerian sehingga subsidi benar-benar tepat sasaran.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa sinkronisasi tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. "Dalam penerapannya ini perlu waktu ya, kita jangan bimsalabim sudah selesai. Kemudian nanti tentu ada semacam sinkronisasi sehingga betul-betul sama menciptakan harmonisasi untuk maju pada tahap selanjutnya," ujarnya.

Ia menjelaskan, DTSEN nantinya akan diterapkan secara bertahap di masing-masing kementerian sesuai dengan karakter dan kebutuhan sektor terkait. Setelah proses sinkronisasi rampung, data tersebut baru bisa dijadikan rujukan nasional. 

"Kemudian penerapannya di setiap Kementerian-kementerian yang ada sesuai dengan ciri karakter masing-masing dan ini menjadi rujukan secara nasional," tutur Idrus.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik lambannya Kementerian ESDM dalam memanfaatkan DTSEN. Menurut Purbaya, data tersebut sudah tersedia dan bahkan telah digunakan oleh Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Saifullah Yusuf. 

"Kita punya DTSEN. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial (Saifullah Yusuf), tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia). Kami akan diskusi dengan mereka, supaya betul memakai DTSEN tersebut ke depan," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9).

Purbaya menegaskan urgensi penggunaan DTSEN karena selama ini masih banyak kelompok masyarakat mampu yang ikut menikmati subsidi energi. Ia menekankan bahwa kebijakan subsidi harus diarahkan agar lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat rentan.

Meski begitu, Purbaya mengakui pemerintah belum bisa menghentikan program subsidi dalam waktu dekat. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi nasional masih belum mencapai level ideal.

"Dikeluarkanlah itu subsidi supaya mereka bisa hidup terus dan agak sejahtera ke depan. Kunci utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi, kita mencoba meningkatkan kesejahteraan semuanya sehingga mereka semua kuat. Pada suatu titik, enggak harus subsidi lagi," jelasnya.

Dalam laporannya, Purbaya mengungkapkan bahwa pagu subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 mencapai Rp 498,8 triliun, dengan realisasi per Agustus 2025 sebesar Rp 218 triliun atau 43,7 persen dari total anggaran. Ia menekankan bahwa subsidi tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat. 

"Jadi, subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka juga bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang," pungkasnya.