Aksi Massa Semakin Anarkis, Fraksi PDIP Legawa Penghentian Tunjangan Anggota DPR

JawaPos.com - Gelombang aksi massa yang terus membesar di Jakarta, memicu sorotan publik terhadap kinerja dan legitimasi DPR RI. Pasalnya, massa demonstrasi marah atas tunjangan DPR RI di tengah kondisi perekonomian negara yang memburuk.

Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Said Abdullah menegaskan perlunya langkah konkret yang menunjukkan kepekaan terhadap aspirasi rakyat, salah satunya dengan mendukung penghentian tunjangan berlebih yang diterima anggota dewan.

"Yang harus melekat dalam politik di setiap waktu adalah etik, empati, dan simpati. Oleh sebab itu, mengenai tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak keuangan, itu bukan sekadar soal jumlah, tetapi menyangkut nilai-nilai etik, empati, dan simpati," kata Said Abdullah kepada wartawan, Minggu (31/8).

Menurutnya, ukuran penghentian tunjangan tidak cukup dilihat dari kesepakatan antarfraksi semata. Ia meminta, setiap Anggota DPR RI yang berjumlah 580 orang untuk memikirkan kembali soal penerimaan tunjangan bagi anggota dewan.

"Kami mengajak seluruh anggota DPR untuk mengukur diri, apakah dalam situasi seperti ini di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, dan di saat perekonomian rakyat serba sulit, layak DPR masih menerima tunjangan yang bagi rakyat jumlahnya luar biasa," tegasnya.

Ia menambahkan, setiap anggota dewan harus memiliki empati di tengah perekonomian rakyat yang serba sulit. Said memahami, tidak akan ada lagi berbagai tunjangan dan fasilitas yang melampaui batas kepatutan. 

"Jika tiap anggota DPR memiliki sensibilitas empati terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, tentu tidak ada lagi fasilitas berlebihan yang bersumber dari pajak rakyat," ucapnya.

Lebih jauh, Fraksi PDIP meyakini simpati publik hanya bisa diraih jika DPR hadir mendengar dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Ia pun mengimbau tiga nilai utama seperti etika, empati, dan simpati harus menjadi jiwa gerak politik DPR. 

"Bukan sekadar kesepakatan atau ketentuan legal formal. Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR sendiri telah memberi peringatan kepada anggota fraksi untuk memiliki sense of crisis, bisa tepo sliro, serta mawas diri. DPR adalah etalase, di mana rakyat berhak mempersoalkan segala hal yang dianggap menyimpang dan tidak patut," ujarnya.

Oleh karena itu, Fraksi PDIP mengingatkan bahwa dalam situasi krisis politik dan sosial saat ini, DPR harus menjadi teladan dalam pengendalian diri. Ia menekankan, DPR harus bisa hadir ke tengah masyarakat dengan penuh sikap rendah hati.

"Atas pertimbangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta agar tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang berada di luar batas kepatutan dihentikan. Semua ini akan menjadi pelajaran bagi kami ke depannya," pungkasnya.