DPR Harapkan Keanggotaan RI di BRICS Bisa Dimanfaatkan untuk Siasati Tekanan Tarif Impor AS

JawaPos.com - Keanggotaan penuh Indonesia dalam kelompok ekonomi BRICS diharapkan membuka peluang baru untuk memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan ekonomi global, termasuk menyiasati tekanan kebijakan tarif impor tinggi dari Amerika Serikat (AS). 

Hal ini setelah Presiden Prabowo Subianto menghadiri anggota penuh BRICS dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6 Juli 2025.

“Keanggotaan Indonesia di BRICS merupakan langkah penting dalam memperluas kerja sama ekonomi global. Dan kami yakin Pemerintah dapat memanfaatkan keanggotaan Indonesia di BRICS untuk memperkuat ketahanan fiskal dan ekonomi nasional,” kata Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah kepada wartawan, Senin (14/7).

BRICS merupakan organisasi kerja sama ekonomi yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, yang dibentuk pada 2009 sebagai alternatif terhadap dominasi ekonomi negara-negara G7. Organisasi ini menginisiasi sejumlah kerja sama, seperti pembentukan New Development Bank (NDB), sistem pembayaran alternatif non-dolar AS, hingga dana cadangan kontingensi.

Tak dipungkiri, keanggotaan Indonesia di BRICS bertepatan dengan dinamika geopolitik yang kian kompleks, termasuk kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menetapkan tarif impor sebesar 32 persen terhadap sejumlah produk dari Indonesia.

“Kita tidak bisa mengandalkan pendekatan konvensional di tengah lanskap geopolitik yang berubah cepat. Diplomasi perdagangan harus lebih fleksibel, bilateral, dan transaksional, sesuai dengan karakter kebijakan luar negeri mitra dagang seperti AS,” jelasnya.

Ia meyakini keanggotaan di BRICS dapat menjadi instrumen untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar tradisional dan menyiasati tekanan tarif dari AS. 

Menurutnya, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki peluang besar untuk melakukan penyesuaian diplomasi ekonomi. Selain itu, keanggotaan Indonesia di BRICS membuka peluang kerja sama ekonomi yang menjanjikan di tengah ketidakpastian global. 

Namun, ia menekankan pentingnya strategi fiskal yang responsif, penguatan sektor logistik, serta pembiayaan ekspor yang terintegrasi.

“BRICS dapat menjadi salah satu katalisator bagi transformasi ekonomi Indonesia, asalkan disertai peta jalan yang jelas dan kesiapan sektor dalam negeri. Pemerintah mampu menjadikan peluang ini menjadi suatu strategi ekonomi yang efektif," tegasmya.

Ia juga mengingatkan, tekanan perdagangan global dapat berdampak langsung terhadap penerimaan negara dan ketenagakerjaan. Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan langkah mitigasi yang tepat.

"Jika ekspor terganggu dan industri padat karya terpukul, maka efek dominonya bisa sampai ke penerimaan pajak dan daya beli masyarakat. Itu artinya tekanan ke APBN makin besar. Tapi dengan mitigasi yang baik dari Pemerintah, hal tersebut dapat dihindari,” pungkasnya.