Konflik Iran-Israel Semakin Meluas, Komisi I DPR Minta Pemerintah Siapkan Langkah Strategis

JawaPos.com - Konflik yang terjadi antara antara Iran dan Israel tengah menjadi sorotan dunia, tidak terkecuali Indonesia. 
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta Pemerintah mewaspadai dampak eskalasi perang di Timur Tengah itu, termasuk terhadap pasokan energi setelah dikabarkab Iran akan menutup Selat Hormuz.

Eskalasi konflik Iran dan Israel semakin memanas setelah keterlibatan militer Amerika Serikat (AS) membombardir tiga fasilitas nuklir Iran.

“Ada potensi peningkatan konflik, jika Iran melakukan serangan rudal ke pangkalan militer AS di Irak, Suriah, Qatar, atau UEA,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Selasa (24/6).

Ia mengingatkan pentingnya Pemerintah Indonesia mengantisipasi bergejolaknya konflik di Timur Tengah. Ia khawatir konflik tersebut akan menjadi perang terbuka.

“Penguatan kelompok militan pro-Iran seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan milisi Syiah di Irak juga dapat melancarkan serangan asimetris terhadap AS, Israel, dan sekutu-sekutunya di Timur Tengah,” urainya.

Legislator Fraksi PDIP itu tak memungkiri,.konflik dapat semakin meluas jika ketegangan di Timur Tengah terus meningkat. Menurutnya, pelibatan negara-negara besar seperti Rusia, Tiongkok, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat harus bisa dicegah.

Lebih lanjut, TB Hasanuddin menilai memanasnya situasi di Timur Tengah juga dapat menimbulkan ancaman serius terhadap kestabilan pasokan energi global, terkait peran strategis Selat Hormuz dalam distribusi minyak dunia.

"Blokade Selat Hormuz akan menyebabkan terganggunya pasokan minyak dan memicu kenaikan harga minyak mentah dunia,” tuturnya.

Selain itu, Indonesia juga mengalami hambatan pasokan energi lain, yaitu LPG yang diimpor dari Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) yang melewati Selat Hormuz.

“Peningkatan biaya logistik juga akan terjadi jika Indonesia harus mencari jalur alternatif untuk suplai energi,” ujar TB Hasanuddin.

Meski demikian, ia meyakini keputusan Iran untuk menutup Selat Hormuz belum final, karena keputusan Dewan Tertinggi Keamanan Iran harus diambil setelah parlemen mendukung penuh rencana blokade Selat Hormuz. Parlemen Iran sendiri belum mengadopsi rancangan undang-undang berkaitan dengan rencana tersebut.

Sementara, Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat terbatas (ratas) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar) pada Senin (23/6). Rapat terbatas itu membahas dampak global dari konflik Iran dan Israel.

Mereka yang hadir di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Samsuddin.

Serta, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Hal itu turut diunggah dalam akun media sosial Instagram Seskab, pada Senin (23/6). Dalam unggahannya, Presiden Prabowo memanggil Menko Polkam dan jajaran menteri di bawahnya.