Pencabutan 4 IUP di Raja Ampat Dinilai Bukti Keberpihakan Presiden Prabowo Terhadap Pelestarian Alam

JawaPos.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai mengambil langkah tegas setelah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada Selasa (10/6) kemarin. Pencabutan terhadap IUP itu dinilai merupakan evaluasi pemerintah terhadap sektor usaha pertambangan dan keberpihakan terhadap pelestarian alam.

Empat perusahaan yang dicabut izinnya, antara lain PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham.

Anggota Komisi XII DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu, tindakan pencabutan IUP oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bukan hanya bersifat administratif. Melainkan keberpihakan terhadap lingkungan alam nasional.

"Langkah ini sangat jelas menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo, terutama melalui Menteri ESDM sebagai leading sektor, menjalankan komitmen politik untuk tidak mentoleransi eksploitasi tambang yang merusak kawasan strategis seperti Raja Ampat,” kata Christiany, kepada wartawan, Rabu (11/6).

Meski demikian, Pemerintah memang belum mencabut IUP milik PT Gag Nikel, yang merupakan anak usaha PT Antam. Ia menyebut, pemerintah melakukan pendekatan kehati-hatian dalam menyikapi status PT Gag Nikel.

“Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja secara reaktif, tapi berdasarkan data, audit lingkungan, dan prinsip akuntabilitas publik. Ini cara kerja yang harus diapresiasi,” ujar Christiany.

Legislator Fraksi Partai Golkar itu menyatakan, pihaknya mendukung langkah strategis pemerintah dalam menyikapi polemik tambang nikel di Raja Ampat.

“Fraksi Golkar mendukung penuh arah kebijakan sektor energi yang dicanangkan Presiden Prabowo," urainya.

Lebih lanjut, Christiany mengimbau isu tambang di Raja Ampat harus jadi momentum konsolidasi lintas kementerian, bukan justru saling menyalahkan.

"Sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah tanpa menciptakan kegaduhan politik yang kontra produktif," pungkasnya.