Pemerintahan Prabowo Jalankan Program Kerakyatan, Pakar Nilai Kritik Harus Sesuai Pasar Bebas Tidak Relevan

JawaPos.com - Pakar ekonomi, Surya Vandiantara menilai, kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto berorientasi pada kemandirian dan pemerataan. Sehingga, program yang dijalankan lebih bersifat kerakyatan.

"Berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis, Kopdes Merah Putih, Ketahanan Pangan, dan Danantara, sejatinya merupakan kebijakan yang ditujukan agar bangsa Indonesia bisa berdikari, tanpa bergantung kepada negara manapun," kata Surya kepada wartawan, Senin (25/5).

Oleh karen itu, Surya menilai kritik yang dilontarkan oleh The Economist dari Inggris bahwa pemerintah melakukan intervensi kepada ekonomi karena program kerakyatan tidak tepat.  

"Aliran ekonomi pasar bebas yang diamini oleh The Economist, sebenarnya menginkan agar setiap kegiatan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa ada intervensi ataupun campur tangan pemerintah," imbuhnya.

Baca Juga:Warga Muaro Jambi Dengar Ledakan Sebelum Blackout Sumatera, Asalnya Ternyata Dari Menara Sutet

Akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini menyampaikan, The Economist kerap memberikan kritik terhadap sesuatu yang tidak sejalan dengan ideologinya. Sedangkan kondisi Indonesia tidak sesuai dengan pasar bebas tersebut.

"Aliran ekonomi yang diterapkan Founding Fathers negara kita menyatakan bahwa, berbagai faktor produksi yang berpengaruh atas hajat hidup orang banyak merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Sebaliknya, The Economist menganggap tanggung jawab negara tersebut merupakan bagian dari intervensi," jelasnya.

Padahal, kata Surya, bila sistem pasar bebas itu diterapkan di Indonesia, maka menjurus pada terbukanya penjajahan ekonomi gaya baru yang akan dilakukan oleh negeri-negeri imperialis. Menurutnya, tanpa proteksi negara, UMKM dan petani kita akan tergilas oleh modal besar.

"Negeri imperialis dengan kepemilikan modal besar tentunya akan dengan mudah menguasai pasar di Indonesia apabila aliran ekonomi pasar bebas seperti yang diinginkan oleh The Economist diterapkan. Para pengusaha UMKM, seperti pedagang pasar dan petani kecil, tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan raksasa dari negeri imperialis," pungkasnya.