Perampasan Aset Dinilai Lebih Efektif Cegah Korupsi daripada Dana Parpol APBN

JawaPos.com - Pakar Politik Universitas Airlangga (Unair), Ali Shahab menyoroti usulan Usulan dana bantuan Partai Politik (Parpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang sedang ramai diperbincangkan.

"Sampai berapa besar anggaran itu bisa menjamin orang partai tidak korupsi? Saya kira kurang efektif. Berapa pun dana yang diberikan, kalau tidak ada komitmen ya sama saja," tutur Ali di Surabaya, Sabtu (24/5).

Alih-alih memberikan bantuan dana partai politik dalam jumlah besar, ia menilai perampasan aset lebih efektif untuk mencegah praktik korupsi di tubuh partai politik. Kontribusi masyarakat juga penting sebagai kontrol sosial.

Masyarakat yang cerdas dan kritis diperlukan untuk mencegah kasus korupsi. Contoh sederhananya dengan tidak memilih kembali politisi yang terbukti terlibat korupsi di pemilihan umum (Pemilu).

“Saya yakin ketika komitmen anti korupsi di masyarakat kuat, maka otomatis akan menjadi kontrol sosial kepada politisi maupun non politisi (yang menduduki jabatan di pemerintah)," imbuhnya. 

Lebih lanjut, Ali mengingatkan bahwa pejabat negara adalah bentuk pengabdian. Begitu pula menjadi kader parpol, sehingga partai harus memiliki komitmen tidak korupsi, terlepas dari besar atau kecilnya dana yang dimiliki.

"Dapat saya katakan bahwa mekanisme apa pun untuk mendanai parpol dapat menjadi celah korupsi jika internal parpol tidak ada komitmen yang kuat," seru dosen yang aktif mengajar di FISIP Unair tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengusulkan pemerintah memberikan dana bantuan besar kepada partai politik dari APBN sebagai salah satu upaya memberantas korupsi.

“KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik,” ujarnya dalam sebuah webinar yang disiarkan di kanal YouTube KPK, Kamis (15/5).

Menurutnya, biaya tinggi diperlukan untuk bisa terlibat dalam politik dan menduduki sebuah jabatan publik melalui pemilihan langsung. Hal ini kemudian menjadi beban besar bagi calon pejabat.

Akibat tingginya biaya, banyak pejabat mencari dukungan dari pemodal. Setelah menjabat, mereka terpaksa melakukan korupsi demi mengganti dana yang telah diterima selama kampanye.

"Nah timbal baliknya apa? Yang sering terjadi di kasus korupsi, pejabat memberikan kemudahan bagi para pemodalnya menjadi pelaksana proyek-proyek daerah maupun kementerian. Kalau kemudian partai politik cukup biaya, barangkali bisa mengurangi (korupsi)," tukasnya.