Imbas Biaya Politik Mahal, DPR Didominasi Politisi Pebisnis

Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra resmi dilantik sebagai Ketua MPR RI pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, pada Kamis (3/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap data bahwa 354 dari 580 anggota DPR saat ini adalah politisi pebisnis. Baik yang terlibat langsung sebagai pemilik perusahaan maupun yang tidak tercatat sebagai owner.

"Artinya, sebanyak 60 persen legislator merupakan politisi pebisnis," ucap peneliti ICW Yassar Aulia dalam diskusi Bayang-Bayang Politisi-Pebisnis dalam Komposisi DPR 2024–2029.

Dominasi pengusaha masuk Senayan ini terjadi karena beberapa hal. ICW mencatat ada tiga yang mendasarinya. Salah satunya adalah biaya politik yang sangat mahal. Terutama selama kampanye dan proses-proses politik lain. Apalagi, demokrasi Indonesia dalam proses pemilihan juga masih sangat transaksional.

Menurut dia, kondisi itu pada akhirnya berdampak setelah mereka berkuasa. Para politisi pebisnis itu bisa jadi ingin mengembalikan modal yang mereka keluarkan saat masa kampanye. Jika hal itu terjadi, kepentingan publik dan peran pengawasan sebagai legislator rawan dikesampingkan.

ICW menduga, banyaknya pengusaha masuk ke DPR ini juga tak terlepas dari pilihan partai politik. Para petinggi parpol secara sadar memang menyukai caleg dari kalangan pebisnis.

Peneliti BRIN Defbry Margiansyah menilai, kecenderungan politisi pebisnis masuk DPR terus mengalami peningkatan. Pada periode 1999–2004, jumlah pebisnis yang masuk Senayan masih 33,6 persen. Lalu, pada periode 2019–2024 jumlahnya mencapai 55,6 persen. Dan kini naik menjadi 60,6 persen.

Tren politisi pebisnis itu mempunyai kecenderungan rentan terhadap perdagangan jabatan. ’’Dewan yang harusnya menjadi wasit, kemudian ikut menjadi pemain, sekaligus pelatih,’’ katanya.

Sebelumnya, ICW merilis sosok anggota DPR terkaya. Mereka mengacu pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilansir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasar data tersebut, ada dua anggota DPR yang memiliki kekayaan di atas satu triliun rupiah. Yakni, Rusdi Kirana (PKB) dengan kekayaan lebih dari Rp 2,6 triliun. Rusdi memiliki aset berupa tanah dan bangunan di sepuluh tempat senilai Rp 289 miliar. Tiga aset di antaranya berada di Malaysia dan Singapura.

Pria yang baru dilantik menjadi wakil ketua MPR itu juga memiliki surat berharga senilai Rp 2,1 triliun dan kas atau setara kas senilai Rp 137 miliar. Urutan kedua adalah H Fathi dari Partai Demokrat. Politikus asal Purwakarta itu punya harta kekayaan total Rp 1,7 triliun.

Baca Juga: Puan Pastikan Komisi di DPR Menyesuaikan Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

Dari daftar LHKPN juga terungkap anggota DPR yang kekayaannya paling sedikit. Posisi pertama ’’termiskin’’ adalah Trinovi Khairani (Golkar). Kekayannya Rp 358.150.000.  (elo/far/c17/oni)