Jokowi Tegaskan Tak Ikut Kampanye meski Diperbolehkan UU

JawaPos.com - Masa kampanye pemilu tinggal dua hari lagi. Kemarin Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak akan berkampanye. "Presiden memang diperbolehkan undang-undang (UU) untuk kampanye. Tapi, jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye? Saya jawab tidak,” katanya. Dia memang diisukan akan turut berkampanye pada masa akhir kampanye.

Selain itu, Jokowi kembali menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) harus menjaga netralitas. "KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat," tegasnya.

Dia juga meminta seluruh pihak menjaga pemilu agar tetap damai dan jujur. "Menghargai hasil pemilu serta bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," ucapnya.

Jokowi juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). ”Datang ke TPS dan memberikan suara sesuai pilihan,” tuturnya.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membantah isu perpecahan di kabinet. Menurut dia, tidak hadirnya sejumlah menteri teknis dalam beberapa kegiatan Jokowi tidak berkaitan dengan perpecahan. Apalagi, ada isu bahwa para menteri itu sengaja tak diikutsertakan.

Isu tersebut merebak setelah Mensos Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam penyaluran bansos cadangan beras pemerintah (CBP). Lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga tidak tampak dalam peresmian tol Tebing Tinggi–Indrapura dan tol Indrapura–Kisaran di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, kemarin. Keduanya ditengarai tak dilibatkan lantaran diduga tak sejalan dengan Jokowi terkait dukungan politik presiden.

Muhadjir mengatakan, Jokowi memahami menteri-menterinya memiliki urusan lain. Karena itu, mereka tak perlu selalu dilibatkan dalam kegiatan Jokowi. ”Kalau soal kenapa Bu Risma tidak mendampingi selalu, Bu Risma kan juga punya program. Dan, presiden tidak mengharuskan menteri teknis mendampingi,” papar Muhadjir saat ditemui di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (7/2). (elo/idr/wan/syn/lyn/lum/mia/c7/oni)