Hadapi Pemilu 2024, Prabowo Dapat Mandat Wujudkan Koalisi Besar

JawaPos.com – Bandul koalisi parpol menyambut Pilpres 2024 terus mengayun dinamis. Di awal-awal, muncul empat poros. Kini ada potensi mengerucut jadi tiga poros saja, yakni poros PDIP, Koalisi Perubahan, dan Koalisi Besar. Koalisi terakhir merupakan peleburan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Koalisi Perubahan yang beranggota Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS sudah mengumumkan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres). Koalisi Besar, meski belum mengumumkan nama capres, tampaknya mengarah ke Prabowo Subianto. PDIP juga belum menyebut nama calon. Tapi, banyak kalangan sudah menduga nama Ganjar Pranowo.

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai kunjungan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ke rumah Prabowo dalam beberapa hari terakhir sebagai tindak lanjut dari rencana pembentukan Koalisi Besar. Dia menyebutkan, tokoh di balik gagasan Koalisi Besar itu adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut setidaknya terbaca dari pertemuan lima partai, yakni Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan PPP, beberapa waktu lalu yang dihadiri Jokowi. Ujang mengungkapkan, jika ingin terwujud, rencana Koalisi Besar itu memang harus ada tindak lanjutnya. Mesti ada langkah politik konkret. ”Nah, Prabowo berusaha mewujudkan Koalisi Besar,” ujarnya.

Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) itu mengatakan, Jokowi tentu berharap Koalisi Besar tersebut tidak hanya berisi lima partai. Namun harus mengajak banyak partai. Selain Perindo dan PBB, PSI tampaknya juga akan diajak bergabung. Karena itu, Ujang menilai kunjungan ketua umum partai ke rumah Prabowo tersebut sudah direncanakan dengan matang. ”Kita tunggu saja manuver apa lagi yang akan dilakukan berikutnya,” tutur direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) tersebut.

Sementara itu, dosen ilmu politik dan international studies Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai pembentukan Koalisi Besar merupakan strategi politik Jokowi bersama jaringannya. Tujuannya mengepung PDIP agar bersedia menyerahkan golden ticket-nya kepada arus besar koalisi yang digagas itu. Namun, lanjut dia, PDIP tampaknya tidak begitu mudah diperdaya.

PDIP, kata Umam, membatasi ruang negosiasinya dengan menegaskan siap bergabung dengan Koalisi Besar. Asalkan posisi capres diserahkan kepada PDIP. Menurut dia, langkah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam pertemuan di kantor DPP PAN pada 2 April lalu merupakan keputusan brilian. ”Artinya, ketika ide Koalisi Besar diluncurkan, maka jelas dan terang bahwa PDIP bukan bagian dari gerbong tersebut,” ulasnya.

Umam menambahkan, sikap PDIP menunjukkan kematangannya dalam berpolitik. Mereka siap dengan segala konsekuensi. Baik menang maupun kalah dalam kontestasi. (lum/c9/hud)