AMAN Kritik Program Bagi-bagi Sertifikat Tanah

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama empat tahun terakhir. Khususnya terkait pembagian sertifikat tanah secara gratis.

Dia menilai perlakuan Jokowi tersebut terkesan neoliberalisme alias berpihak pada pemodal.

"Sosok presiden saat ini (Joko Widodo) terkesan neolibralisme. Seperti pembagian sertifikat tanah contohnya," kata Rukka di D'Hotel, Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu (20/1).

Pegiat masyarakat adat itu menjelaskan, kebijakan bagi-bagi  sertifikat tanah terhadap warga, membuktikan bahwa sejengkal tanah mempunyai nilai materi.

"Ini yang tidak dinginkan oleh masyarakat adat," kata dia.

Rukka menganggap perilaku Jokowi menghantarkan masyarakat untuk menggadaikan tanahnya kepada pemodal. Dengan kata lain, sikap Jokowi pro terhadap elite.

"Sertifikat tanah ini supaya bisa diagunkan ke bank, supaya bisa digadai rentenir. Ini yang masyarakat adat atau kami tidak mau sertifikat. Tapi belum diindahkan oleh pemerintah," ucapnya.

Oleh karenanya, terkait program agraria yang masif dijalankan oleh Jokowi, kata Rukka, sejatinya hanya menguntungkan pihak elit. Sebab Jokowi terkesan mengesampingkan keinginan masyarakat adat.

"Ketiak bicara agraria dan lingkungan, masyarakat adat ini yang akan menjadi pembungkus, tapi nanti dia tidak bicara secara khusus," pungkasnya.