MPR: Dewan Pengawas KPK Jangan Diisi Orang Parpol

JawaPos.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Asrul Sani berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menunjuk orang-orang yang berlatar belakang partai politik sebagai dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya agar bebas kepentingan politis.

"Sehingga tidak terkesan nanti konflik kepentingan atau terkesan ada politisasi di KPK," ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/12).

Menurut Arsul, orang yang pernah menjabat sebagai Anggota DPR atau pernah di partai politik juga tidak pas menjadi dewan pengawas KPK.

"Kalau orang itu katakanlah baru pensiun dari DPR Kemudian ditunjuk jadi Dewas, tentu kami di PPP menganggap ini sangat kurang pas," ungkapnya.

‎Arsul yang juga merupakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini yakin, Presiden Jokowi benar-benar teliti terhadap orang-orang yang bakal menjadi dewan pengawas. Karena Jokowi juga sudah mendapatkan masukan dari banyak pihak.

‎"Saya yakin Presiden telah mempertimbangkan banyak hal ya," ungkapnya.

Diketahui, ‎Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penyeleksian sudah final. Sehingga tinggal diumumkan saja pada waktunya nanti.

"Sudah (sudah final), tapi belum (belum untuk diumumkan)," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, dirinya mendapat banyak masukan mengenai posisi dewan pengawas KPK. Baginya salah satu kriteria dewan pengawas adalah memiliki rekam jejak yang baik.

Sekadar informasi‎, UU Nomor 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dewan pengawas KPK akan berisi lima orang dengan satu orang sebagai ketua dan empatorang anggota.

Sementara‎ lima orang juga telah ditetapkan sebagai pimpinan KPK yang baru periode 2019-2023. Pemilihan lima orang tersebut  melalui mekanisme voting di Komisi III DPR.

Kelima calon pimpinan KPK terpilih adalah Firli Bahuri (Anggota Polri), Alexander Marwata (Komisioner KPK petahana), Nurul Ghufron (dosen), Nawawi Pomolango (hakim) dan Lili Pintauli Siregar (advokat). Kemudian Komisi III DPR juga telah menetapkan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK yang baru.