Logo JawaPos
Author avatar - Image
Senin, 7 Oktober 2019 | 04.09 WIB

Ketua MPR Ingin Jokowi Punya Model Menteri Seperti Ini

Anggota MPR Bambang Soesatyo berpidato usai pelantikan pimpinan MPR periode 2019-2024 di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Sidang Paripurna tersebut menetapkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR periode 201 - Image

Anggota MPR Bambang Soesatyo berpidato usai pelantikan pimpinan MPR periode 2019-2024 di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Sidang Paripurna tersebut menetapkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR periode 201

JawaPos.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak salah pilih menteri. Karena selain menterinya harus bisa kerja, kepala negara juga wajib mencari sosok yang responsif terhadap aspirasi masyarakat di semua daerah.

"Aspirasi dan ketidakpuasan antara daerah yang satu dengan lainnya pasti tidak sama, karena karakter daerah dan masyarakat Indonesia memang berbeda-beda," ujar Bambang, Minggu (6/10).

Dia menjelaskan, Papua dapat dijadikan contoh kasus. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah memberi perhatian lebih kepada Papua. Namun, segala seusatu yang telah dikerjakan di Papua itu ternyata belum bisa memuaskan semua elemen masyarakat di sana.

"Berangkat dari kecenderungan itu, pemerintah bersama parlemen tentu harus mencari rumusan baru untuk menjawab aspirasi masyarakat Papua," ujarnya.

Calon Ketua Umum Golkar ini juga menjelaskan, kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Artinya Jokowi dibebaskan untuk memilih sosok menteri dari berbagai komunitas, termasuk unsur partai politik (parpol) maupun para profesional.

Karena, lanjut Bamsoet, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan pada beberapa sektor, lanjut dia, sosok menteri yang mau bekerja keras tentu menjadi persyaratan utama.

"Syarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah sosok menteri yang juga responsif dan komunikatif dengan semua elemen masyarakat," katanya.

Dia menambahkan, menteri yang komunikatif dengan publik amat diperlukan agarmau mendengar dan menyerap aspirasi publik.

"Penyerapan aspirasi itu kemudian direspons para menteri melalui program kerja dan kebijakan atau peraturan menteri," pungkas mantan ketua DPR itu

Editor: Dimas Ryandi
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore