RJB Minta Ada Sanksi Tegas untuk ASN Bermental Buruk

JawaPos.com - Materi gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), dianggap kalangan pendukung Jokowi-Ma'ruf kurang logis.

Salah satunya, Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas, yang menilai gugatan tersebut aneh. Pasalnya, ia meyakini Presiden Jokowi tidak mungkin menjadikan ASN sebagai mesin politik seperti Era Orde Baru.

Sebaliknya, umbas beranggapan jika sejumlah ASN belum sepenuhnya siap mengubah mental. Akuntabilitas dan transparansi anggaran di pemerintahan Jokowi, membuat zona nyaman mereka terganggu.

"Kami juga dapat informasi, banyak ASN maupun pegawai BUMN yang nyinyir, menjelekkan, bahkan suka memaki pemerintah. Sikap anti-pemerintah ini sangat aneh dan sangat tidak bijaksana," tutur Umbas.

Menurutnya, tipe ASN yang "julid" perlu disingkirkan. Karena anasir jahat dari segelintir ASN harus dihilangkan. Abdi negara mestinya menjaga nama baik pemerintah bukan malah ikut-ikutan politik dan menyudutkan pemerintahan.

"Jangan jadi orang yang gemar menggunting dalam lipatan. ASN jangan sampai seperti musuh dalam selimut. Karakter birokrat harus profesional. Apalagi jadi agen politik untuk mendelegitimasi kerja-kerja pemerintah," paparnya.

Untuk itu, Umbas berharap ada sanksi tegas kepada ASN yang bermental buruk karena menggerogoti tatanan pemerintahan. Ini penting, supaya pelayanan publik tidak terganggu dan mereka melayani rakyat sepenuh hati sebagaimana amanat tugas masing-masing ASN.

"Namun kami tetap meyakini banyak ASN yang benar-benar berdedikasi, profesional, loyal kepada negara. Apresiasi setinggi-tingginya terhadap ASN fokusnya kerja, kerja, kerja. Jangan tiru ASN yang hobi bergosip buruk ke pemerintah," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko, menepis kubu 01 memobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS hingga BUMN secara masif untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.

Moeldoko mengungkap hasil tersebut berbanding terbalik dengan survei internal kubu 01. Ia juga menepis ada penggerakan aparat kepolisian selama Pilpres untuk Jokowi. Ia menyinggung soal perolehan suara Jokowi di NTB, Aceh, dan Sumbar, tempat capres Prabowo Subianto menang di wilayah tersebut.

"Menggerakkan polisi? Buktinya di Aceh, NTB, Sumbar kalah telak. Mana yang digerakkan? Kalau digerakkan, 100 persen semua," ujar Moeldoko.

Angka-angka tersebut disampaikan Moeldoko berdasarkan survei internal. Rupanya keluarga personel TNI hingga ASN mayoritas mendukung Prabowo-Sandi. "Buktinya di (kompleks) Paspampres kalah. Di perumahan Setneg kalah. Terus mana yang digerakkan?" ucap mantan Panglima TNI itu.