Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 20 Juni 2018 | 17.15 WIB

Ace Sebut Hak Angket Lebay, Elite Demokrat: Golkar Justru Rugi

Komjen M Iriawan usai dilantik menjadi Pjs Gubernur Jabar di Bandung, Jawa Barat. - Image

Komjen M Iriawan usai dilantik menjadi Pjs Gubernur Jabar di Bandung, Jawa Barat.

JawaPos.com - Partai Golkar disebut bakal rugi dengan pengangkatan Komisaris Jenderal Pol M Iriawan sebagai Pjs Gubernur Jawa Barat. Sebab, jagoan yang mereka usung di Pilgub Jabar berseberangan.


Golkar menduetkan Deddy Mizwar dan kadernya, Dedi Mulyadi. Sementara PDIP mengusung paslon sendiri yakni TB Hasanudin dan eks Kapolda Jabar, Anton Charliyan.


Pernyataan tersebut dilontarkan Kepala Divisi Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menanggapi sikap Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily. Ace sebelumnya menyebut rencana hak angket kepada Presiden Joko Widodo yang diprakarsai fraksi PKS, Gerindra, dan Demokrat 'lebay'.


"Peryataan Ace bentuk kegusaran mereka sebagai pendukung pemerintah. Ace malu reaktif untuk mengamankan sesuatu yang akan merugikan," ujar Ferdinand saat dihubungi, Rabu (20/6).


Menurut Ferdinand, apa yang diungkapkan Ace Hasan tidak tepat. Paslanya hak angket adalah sesuatu yang melekat pada anggota dewan. Bahkan diatur dalam UU MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3).


"Ini yang ngomong justru lebay menanggapi usulan angket tersebut. Itu hak sah," tegasnya.


Partai Demokrat menginginkan adanya angket ke Presiden Jokowi ini untuk menguji kebenaran. Pasalnya ada UU yang ditabrak dalam pengangkatan Iriawan sebagai Pjs Gubernur Jawa Barat.


"Kami menduga sikap ngotot Jokowi ini ada motif tertentu," pungkasnya.


Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menegaskan tiga partai, Demokrat, PKS dan Gerindra terlalu berlebihan apabila ingin menggunakan hak angket kepada Presiden Jokowi.


"Tak perlu pakai angket segala. Jangan terlalu lebay menyikapinya," ujar Ace saat dihubungi, Selasa (19/6).


Menurut, Ace apabila tidak puas dengan pengangkatan Iriawan menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat. Hanya perlu meminta penjelasan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dengan cara mengundangnya di rapat dengan Komisi II DPR.


Oleh sebab itu, Partai Golkar menegaskan tidak akan mengikuti langkah tiga partai itu yang mewacanakan melakukan angket kepada Presiden Jokowi. Baginya, masih banyak tugas-tugas kedewanan yang dinilai lebih penting ketimbang menggulirkan angket.


Sekadar informasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo secara resmi melantik Komisaris Jenderal Pol, Iriawan sebagai Pjs Gubernur Jawa Barat. Pelantikan ini menyusul rampungnya masa tugas Ahmad Heryawan periode 2013-2018.


Iriawan sendiri merupakan perwira tinggi Polri, dia sejak 8 Maret 2018 menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Pria yang akrab dipanggil Iwan Bule ini juga pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada tahun 2013-2015.

Editor: Imam Solehudin
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore