Golkar: PKS, Gerindra dan Demokrat Jangan 'Lebay' Ingin Angket Jokowi

JawaPos.com - Partai Gerindra, PKS dan Partai Demokrat menginginkan supaya DPR menggunakan hak angketnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu menyusul pengangkatan ‎Komisaris Jenderal Pol Mochamad Iriawan sebagai penjabat sementara (Pjs) Gubernur Jawa Barat (Jabar).

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, tiga partai tersebut terlalu berlebihan apabila ingin menggunakan hak angket kepada Presiden Jokowi.

"Tak perlu pakai angket segala. Jangan terlalu lebay menyikapinya," ujar Ace saat dihubungi, Selasa (19/6).

Menurut Ace, apabila tidak puas dengan pengangkatan pria yang akrab disapa Iwan Bule itu, mereka hanya perlu meminta penjelasan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. "Jadi tinggal panggil Mendagri untuk dimintai penjelasan di Komisi II," katanya.

Oleh sebab itu, Partai Golkar menegaskan tidak akan menuruti keinginan tiga partai itu untuk menggulirkan hak angket kepada Presiden Jokowi. Baginya, masih banyak tugas-tugas kedewanan yang dinilai lebih penting ketimbang menggulirkan angket.

"Golkar tidak akan ikut menggulirkan hak angket itu. Bahkan tidak perlu sampai ada hak angket," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengusulkan DPR untuk menggunakan hak angket kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, Presiden adalah orang yang paling bertanggung jawab atas dipilihnya Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jabar.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon juga mendukung langkah DPR mengajukan hak angket kepada Presiden Jokowi. Terpisah Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukriyanto mengatakan, memang sudah perlu Presiden Jokowi mendapatkan angket dari DPR, karena sudah keluar jalur.