Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 30 Mei 2018 | 02.28 WIB

20 Tahun Reformasi, Kaderisasi dan Keuangan Parpol Memprihatinkan

Direktur eksekutif Persatuan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, ada beberapa masalah pelik yang mendera negeri ini setelah 20 tahun reformasi berjalan. - Image

Direktur eksekutif Persatuan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, ada beberapa masalah pelik yang mendera negeri ini setelah 20 tahun reformasi berjalan.


JawaPos.com - 2018 menjadi penanda 20 tahun peringatan reformasi berjalan di Indonesia. Meski telah berjalan dua dasawarsa, nyatanya reformasi masih memiliki banyak kekurangan termasuk dalam aspek pemilihan umum (pemilu).


Direktur eksekutif Persatuan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, ada beberapa masalah pelik yang mendera negeri ini setelah 20 tahun reformasi berjalan. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah perilaku partai politik yang belum sejalan dengan tujuan reformasi.


"Perilaku dan budaya politik dari aktor-aktor politik dan kepemiluan masih belum mampu merefleksikan semangat reformasi yang terbangun 20 tahun lalu," ungkap Titi di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (29/5).


Lebih lanjut Titi mengatakan, setidaknya ada dua masalah kompleks yang mendera partai politik saat ini. Pertama, terkait pengelolaan internal partai itu sendiri.


Masalah lain juga, lanjut Titi, terlihat dari sistem kaderisasi partai politik yang kurang demokratis dalam sistem rekrutmennya. Sebab, selama ini pemilihan kader partai politik lebih erat dengan aspek kedekatakan dengan petinggi partai, ikatan darah, atau figur yang memiliki kemampuan materi tinggi.


"Kalau bicara reformasi internal partai politik masih menyisakan sekurang-kurangnya dua masalah besar. Yang pertama terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan di internal partai politik, dan yang kedua adalah terkait dengan rekrutmen politik yang demokratis," terang Titi.


Lebih lanjut, Titi juga menilai, reformasi di tubuh partai politik memang sulit dilakukan, terutama jika melihat situasi saat ini. Maraknya mahar politik hingga adanya jual beli tiket pencalonan menjadi faktor terbesar penghambat reformasi tersebut.


"Hambatan terbesar kita adalah menguatnya praktik politik transaksional yang menyasar berbagai elemen ataupun aktor kepemiluan, mulai dari jual beli suara hingga mahar politik, atau jual beli tiket kandidat, dan juga termasuk hal-hal yang berbau suap," pungkas Titi.


Editor: Dimas Ryandi
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore