Romo Benny: Jangan Berharap kepada Cakada yang Terkena OTT

JawaPos.com - Tertangkapnya sejumlah calon kepala daerah (cakada) yang akan maju di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 dinilai cukup memprihatinkan.

Mereka yang terciduk dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seharusnya menjadi contoh dan teladan untuk masyarakat.

Tapi yang terjadi justru sebaliknya, para kepala daerah yang akan maju kembali di Pilkada, malah melakukan tindakan pelanggaran hukum.

Di antaranya Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae yang maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) NTT di Pilkada Serentak 2018, kemudian Bupati Subang, Imas Aryumningsih, hingga Bupati Lampung Tengah, Mustafa.

Rohaniawan Romo Benny Susetyo menyebutnya sebagai tregedi yang memilukan. Rentetan OTT ini, kata dia, harus menjadi perhatian ekstra seluruh elemen. Tidak hanya pemerintah dan lembaga negara, juga seluruh masyarakat Indonesia.

Sebab, mereka yang terkena OTT hampir berasal dari semua parpol.

“Peristiwa memilukan yang terus terjadi berulang-ulang ini merupakan ekses dari penerapan demokrasi liberal yang saat ini berlangsung di Indonesia. Dalam demokrasi liberal ala Amerika ini, semua bisa jadi pemimpin. Asal dia terkenal, populer dan punya uang ditambah punya marketing politik. Dampak buruknya adalah merebaknya politik transaksional,” ujar Romo Benny melalui siaran persnya kepada JawaPos.com, Minggu (18/2).

Karena itu, Romo Benny mengungkapkan, banyak kepala daerah yang mengambil jalan pintas dengan cara mengobyekan proyek-proyek di wilayahnya untuk biaya politik dirinya.

“Indonesia harus memperbaiki sistem politik yang ketat berikut dengan pengawasan yang melekat. Selama akar persoalannya tidak diselesaikan, politik kita akan terus seperti ini. Selain sistem politiknya, juga akses atas demokrasi liberal, yakni politik biaya tinggi. Jangan ajarkan rakyat dengan money politics,” tegas Romo Benny.

Khusus untuk wilayah NTT, Romo Benny berpesan Masyarakat NTT harus lebih cerdas dan selektif dalam memilih calon pemimpinnya.

Mereka harus memilih calon pemimpin yang punya integritas, jujur, bersih dan punya moral.

“Bukan yang hanya memberikan janji, tapi harapan nyata. Sehingga, dengan kualitas dan kadar kebersihannya, si pemimpin ini harus mampu membawa NTT terbebas dari kemiskinan yang selama ini menjadi momok utama wilayah tersebut,” papar Romo Benny.

Romo Benny mengingatkan, money politics itu menciptakan biaya tinggi sekaligus menciptakan kemiskinan.

Dan wilayah NTT terbilang miskin karena salah satu akarnya adalah adanya praktik korupsi. Sehingga, tidak usah berharap kepada calon pemimpin yang terkena OTT KPK.

“Kemiskinan membuat rakyat tidak punya posisi tawar dalam politik, dalam memilih pemimpinnya. Ini akibat sistem politik yang menghisap dan menindas,” pungkas Penasehat Kepala UKP PIP itu.