Pengamat: Setnov Punya Kekuatan dari Pemerintah, Sulit Dinonaktifkan

JawaPos.com - Partai Golkar sedianya menggelar rapat pleno untuk ‎membicarakan nasib Setya Novanto dari jabatan ketua umum hari ini (2/10). Bahkan renaca awal rapat pleno ini akan mengganti posisi Ketum golkar Setya Novanto dengan Pelaksana Tugas (Plt). Namun, hal itu tiba-tiba diundur sampai waktu yang belum ditentukan.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menduga pendundaan rapat tersebut karena Novanto masih memiliki kekuatan di Partai Golkar‎. Apalagi dalam AD/ART partai tidak disebutkan adanya pergantian ketua umum lewat penunjukan Plt.

"Itu Pak Novanto tidak berdiri sendiri, dia diback up dari internal dan ekstermal. Internal kader yang loyal yang punya jabatan, dan eksternal dari pemerintah," ujar Ujang kepada JawaPos.com, Senin (2/10).

Ujang menambahkan, ada back up dari pemerintah kepada Novanto lantaran ada keuntungan dari Partai Golkar yang diberikan. Misalnya dukungan di Pilpres 2019 nanti, yang jel‎as kembali mengusung Joko Widodo (Jokowi). "Karena pemerintah ini juga punya kepentingan kepada Golkar ini," katanya.

Menurut dia, Novanto masih sangat sulit dinonaktifkan yang kemudian diganti oleh Plt. Sebab saat ini dirinya telah menang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam status tersangka proyek pengadaan e-KTP.

"Jadi Novanto ini masih kuat, apalagi status tersangkanya juga dicabut. Dan kekuatannya itu buktinya pleno enggak jadi," ungkapnya.

Sementara ada pihak-pihak yang terus mendorong Novanto mundur juga jangan dipecat dari keanggotaan Partai Golkar. Semua itu merupakan bagian dari demokrasi yang harus diterima Novanto.

Sebab, ungkap Ujang, apabila orang yang menolak Novanto disingkirkan, maka mereka akan mengumpulkan kekuatan untuk bisa mencari dukungan melengserkan Novanto.

"Kalau barisan sakit hati bertambah besar maka membahayakan bagi Novanto. Jadi tinggal me-manage saja yang menolak dan menerima. Kalau menyingkirkan semua (kader yang menolak Novanto jabat Ketum Golkar) sama juga bunuh diri," pungkasnya.

Sebelumnya, Prtai Golkar kembali menunda rapat pleno untuk penonaktifan Setya Novanto dari jabatan ketua umum, dan digantikan dengan pelaksana tugas (Plt).‎ Papat sedianya dilakukan pada Senin (2/10) ini. Namun ditunda sampai waktu yang belum diketahui.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan rapat pleno baru bisa digelar usai Setya Novanto pulang dari rumah sakit. Sehingga sudah dinyatakan dokter telah sehat.

Dalam rapat pleno itu juga diungkapkan dia, akan ada rekomendasi dari internal Golkar yang menginginkan Novanto dinonaktifkan. Sehingga semua permasalahan Golkar bisa dibicarakan dalam rapat pleno nanti. "Mungkin ada yang singgung (mengenai nonaktif Novanto)," katanya.

Di rapat pleno itu juga semua pengurus DPP aspirasinya akan didengarkan. Termasuk juga terkait masalah elektabilitas Partai Golkar menjadi turun, karena Novanto tersangkut kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Sekadar informasi, Partai Golkar berencana melakukan rapat pleno untuk penonaktifan Setya Novanto, sehingga bisa ditunjuk Plt Ketua Umum.

Saat ini santer terdengar, kader Partai Golkar yang menggantikan Novanto untuk menjadi Plt Ketua Umum, adalah Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto.