Ketum PBB Ancam Gugat Preshold, Begini Reaksi Istana

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril ihza Mahendra berencana akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini apabila, Presidential threshold (Preshold) atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden masih ada di UU.

Merespon hal itu, Juru bicara kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, pihaknya tidak mau berpolemik tentang apakah pemerintah kukuh mempertahankan angka PT 20-25 persen atau lebih rendah. 

Sebab, kata Johan, Presiden Joko Widodo telah menugaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membahasnya dengan DPR.

Namun, soal ancaman dari Prof Yusril akan menggugat UU yang masih dalam proses pembahasan antara pemerintah dengan DPR, pihaknya menyatakan itu haknya Yusril.

"Kalau Pak Yusril mau menggugat terhadap undang-undang itu di Mahkamah Konstitusi, tentu itu adalah haknya Pak Yusril," kata Johan kepada wartawan di kompleks Istana Negara, Senin (10/7).

Dia menyebutkan, UU merupakan produk DPR bersama pemerintah. Lagipula, RUU tersebut saat ini masih dalam proses akhir pembahasan di Senayan. 

Kalau pun akan digugat setelah nanti menjadi UU, pemerintah juga tak bisa melarang.

“Ya itu haknya Pak Yusril. Kan (pemerintah) enggak bisa melarang juga," pungkas Johan. (fat/dms/JPG)