Rapat dengan Menkumham, Komisi III DPR Minta Bebas Visa Dievaluasi

JawaPos.com - Kebijakan bebas visa mendapat sorotan serius saat rapat kerja komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly hari ini, Kamis (19/1). Secara umum anggota fraksi yang hadir meminta agar kebijakan tersebut dievaluasi, khususnya terhadap Tiomgkok.

Permintaan tersebut lantaran banyaknya tenaga kerja asing negeri tirai bambu itu yang memggunakan kebijakan bebas visa untuk bekerja di Indonesia. Anggota Komisi III DPR Adies Kadir lantas mempertanyakan apakah‎ pemerintah sudah menghitung manfaat dari kebijakan bebas visa itu.

"Khususnya China, apakah tidak menguntungkan. Kalau banyak mudharatnya kita sarankan evaluasi khusus untuk China. Yang lain kita belum dapat keluhan," tegasnya kepada Yasonna dan jajaran Kemenkumham.

Adies Kadir juga mempertanyakan langkah konkret Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham dalam menangani persoalan TKA ilegal tersebut. Selain itu, Adies juga mempertanyakan bagaimana cara TKA ilegal masuk ke Indonesia. "Kami mohon penjelasannya pak, bagaimana ini bisa terjadi? Tutur politikus Partai Golkar ini.‎

Evaluasi bebas visa juga diminta Anggota Fraksi Gerindra Moreno Suprapto. Dia mengatakan, target awal kebijakan bebas visa sangatlah positif. Yakni meningkatkan wisatawan asing sebesar 20 juta orang hingga 2019. Namun yang terjadi, hingga kini jumlah wisatawan meningkatnya hanya sedikit dan kebijakan itu malah disalahgunakan untuk warga negara asing bekerja di Indonesia.

"Karena seharusnya meningkat per tiga bulan, ternyata yang masuk bukan wisatawan tapi wisatawan kamuflase sehingga terjadi ketidakstabilan keamanan, kenyamanan," sebut Moreno.

Karena itu, dia meminta agar kebijakan bebas visa itu dievaluasi. "Sehingga yang perlu dicermati kebijakan bebas visa dikembalikan lagi. Dihapuskan," pungkas Moreno. (dna/JPG)