Misbakhun Tuding Politikus NasDem Bikin Gaduh

JawaPos.Com - Anggota Banggar DPR dari Fraksi Partai Golkar, M Misbakhun membantah tudingan bahwa fraksi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menyandera pengambilan keputusan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang sedianya dilakukan Kamis (22/10). Dia juga membantah bahwa RUU APBN 2016 tertunda karena ada upaya menyusupkan usulan ‎program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi ke dalam dana alokasi khusus (DAK). ‎

‎

"Kami tak ingin, itu meloloskan UP2DP, tidak pernah dibicarakan. Saya sebagai wakil ketua tim UP2DP menyadari keterbatasan pemerintah sehingga kami tidak memaksa apalagi menyandera. Tidak ada keinginan sedikitpun dari kami untuk melakukan sandera dan menyandera," katanya di Jakarta, Jumat (23/10)‎.

Sebelumnya tudingan adanya penyanderaan RAPBN 2016 itu datang dari Politikus NasDem Johhny G Plate. Menurutnya, ada upaya mengganjal RAPBN 2016 agar DPR bisa meloloskan dana aspirasi.

Namun, Misbakhun menegaskan, UP2DP juga tidak pernah tercantum di RUU APBN 2016. Sedangkan mekanisme DAK, kata anggota Komisi XI DPR itu, berasal dari keinginan dari pemerintah yang mendapat dukungan DPR.

 "Masa pemerintah gak kita dukung kalau itu bagus? Kita dukung karena melihat prorgam itu bagus. Kita dukung karena pemerintah ingin ada mekanisme yang memang keinginan masyarakat diserap dengan baik. Tapi itu prosesnya dari pemerintah," ‎tandasnya.

Karenanya Misbakhun menilai pernyataan Johnny sebagai bentuk provokasi. ‎Padahal, Johnny hadir dalam pembahasan DAK.

Misbakhun pun menuding Johnny malah menebar pernyataan yang membuat suasana tidak kondusif.  "Jangan buat situasi tidak kondusif. Pernyataan tersebut terlalu tendensius dan tidak membangun sebuah upaya politik yang kondusif," ucapnya.

Misbakhun juga menilai  tudingan Johnny terhadap KMP buah hasil kekecewaan terhadap pemerintah. Kekecewaan itu karena rangkaian peristiwa hukum yang menjerat kader-kader NasDem.

"Mungkin ada peristiwa hukum yang membuat mereka terkejut. Kalau NasDem kecewa dengan pemerintah, jangan melempar ke partai lain," tegasnya.

Misbakhun justru berharap RAPBN 2016 bisa diputuskan tepat pada waktunya. "‎Kita bangun situasi yang kondusif antara Menkeu dan DPR. Sehingga 30 Oktober disetujui untuk disahkan jadi UU APBN 2016," tandasnya.(dna/JPG)