Lewat Anak Buahnya, Megawati Minta Penjelasan soal Gaji UKPPIP

JawaPos.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, sejak dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP), Megawati Soekarnoputri ‎belum pernah mendapatkan gaji ataupun hak-hak keuangan dari negara. Demikian juga dengan delapan anggota lainnya serta seluruh pejabat dan staf yang bekerja di lingkungan tersebut.

Padahal UKPPIP adalah lembaga pemerintah yang kedudukannya setingkat di bawah kementerian‎. Tetapi, orang-orang di lembaga tersebut belum juga mendapatkan gaji.

"Memang muncul berbagai kendala internal administratif birokrasi antarkementerian terkait. Dampaknya, hingga satu tahun berjalan, baik Dewan Pengarah, Kepala UKPPIP/BPIP, Deputi dan perangkatnya hingga Tenaga Ahli sebanyak 30 orang tidak diberikan dukungan gaji dan hak keuangannya dalam bekerja," ujr Basarah dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (28/5).

Menurut, Basarah, harus dipahami bahwa UKPPIP maupun BPIP adalah organ resmi pemerintah atau negara dengan tugas untuk menjaga tegaknya ideologi Pancasila. Lembaga tersebut diisi oleh Dewan Pengarah seperti Try Sutrisno, Ma'ruf Amin, Said Aqil Siroj, Buya Syafi'i Ma'arif, Mahfud MD, Sudhamek dan lain-lain.

"Para tokoh tersebut adalah sosok yang memiliki integritas tinggi, dan bukan bekerja atas dasar gaji. Para tokoh tersebut pun menjalankan fungsi sosial politik dalam menjaga tegaknya Pancasila dan NKRI. Kesemuanya tugasnya tidak diukur dengan sekedar persoalan gaji," katanya.

Basarah lebih lanjut mengatakan, meskipun tugas sebagai Dewan Pengarah sangat padat dan kompleks, namun Megawati dan tokoh-tokoh tersebut tidak pernah memikirkan hal-hal yang bersifat materi.

"Hingga saat ini, sebagai Ketua Dewan Pengarah UKPPIP/BPIP, Bu Mega dan pimpinan BPIP lainnya juga tidak pernah tahu besaran gaji ataupun hak-hak keuangan yang diberikan kepada mereka, dan tidak pula pernah mengusulkan berapa besar gaji mereka apalagi meminta-minta gaji kepada pemerintah," katanya.‎

Agar berita tentang gaji pimpinan BPIP yang saat ini menjadi diskursus publik ini tidak bias ke mana-mana, Basarah meminta menteri terkait untuk memberikan penjelasan kepada publik secara obyektif dan proporsional. Di antaranya yakni Mensesneg Pratikno, Menteri PAN/RB Asman Abnur, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Penjelasan para menteri terkait sangat penting agar opini publik tidak digiring ke arah penghancuran wibawa lembaga BPIP, yang peran dan tanggung jawabnya sangat vital untuk pembangunan mental ideologi Pancasila bangsa Indonesia," katanya.

"Saat ini Indonesia sedang menghadapi ancaman ideologi-ideologi trans-nasional yang secara terstruktur, sistematis dan masif," pungkasnya.