
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak mempersoalkan aksi penggalanan dana yang dilakukan oleh Prabowo Subianto.
JawaPos.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menilai, saat ini Prabowo Subianto sedang kesulitan soal pembiayaan untuk maju di Pilpres 2019. Ini lantaran Ketua Umum Partai Gerindra itu sedang tidak berkuasa.
Karina itu Fahri mengaku tidak mempersoalkan Prabowo yang sedang gencar melakukan penggalangan dana untuk pemilihan umum (pemilu).
"Ya dulu semua juga begitu. Prabowo itu bingung karena dia tidak berkuasa. Saya mendengar malah bisnis-bisnisnya pun seperti dihambat. Akhirnya tidak punya uang, begitu mau maju lagi dari mana sumbernya, tidak ada pembiayaan," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Senin (25/6).
Menurut dia, banyak orang bilang satu kandidat itu perlu dana Rp 5 triliun, minimal Rp 2,5 triliun. "Rp 2,5 triliun itu dari mana? Nolnya 12 itu bos, dari mana duit itu?" ungkapnya.
Fahri juga mengatakan, dirinya sudah setidaknya empat kali menginterupsi menteri keuangan terkait political financing di Indonesia. Karena dia menilai political financing di Indonesia tidak sehat dan menjadi sebab dan akar dari korupsi politik.
"Kenapa? Orang tuh tidak mengerti bagaimana cara dia membiayai dirinya dalam politik. Karena tradisi kelas menengah menyumbang belum ada, akhirnya yang menyumbang itu orang kaya karena negara tidak mau nanggung," paparnya.
Lebih lanjut, Fahri juga menceritakan, dia sudah tiga periode mengikuti pencalonan legislatif. Menurut legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, ketika musim pencalegan, orang-orang atau calon itu sudah siap-siap menjual harta bendanya.
"Karena tidak ada metodenya, karena negara tidak mau nanggung, akhirnya tanggung sendiri," ujarnya.
Menurut dia, dalam pertarungan di pemilu orang menggunakan segala macam cara untuk menang. Karena itu, perlu uang pribadi yang tidak sedikit. Begitupun dengan pilkada.
"Kalau habis harta bendanya (tapi tidak terpilih) ada yang gila. Memang benar banyak yang gila. Nanti kalau yang sudah terpilih, syukurlah kalau bisa mengembalikan modal," katanya.
Menurut Fahri, istilah mengembalikan modal itu bisa berarti orang didorong mencari uang di luar cara yang wajar. Di situlah akar dari korupsi politik.
"Nah Paling dahsyat korupsi politik itu muncul di pilpres. Karena pilpres ini begitu mahal tapi ditanggung oleh satu orang," katanya.

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam
