Logo JawaPos
Author avatar - Image
Selasa, 26 Juni 2018 | 07.53 WIB

Fahri Hamzah: Prabowo itu Bingung Karena Dia Tidak Berkuasa

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak mempersoalkan aksi penggalanan dana yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. - Image

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak mempersoalkan aksi penggalanan dana yang dilakukan oleh Prabowo Subianto.


JawaPos.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menilai, saat ini Prabowo Subianto sedang kesulitan soal pembiayaan untuk maju di Pilpres 2019. Ini lantaran  Ketua Umum Partai Gerindra itu sedang tidak berkuasa.


Karina itu Fahri mengaku tidak mempersoalkan Prabowo yang sedang gencar melakukan penggalangan dana untuk pemilihan umum (pemilu). 


"Ya dulu semua juga begitu. Prabowo itu bingung karena dia tidak berkuasa. Saya mendengar malah bisnis-bisnisnya pun seperti dihambat. Akhirnya tidak punya uang, begitu mau maju lagi dari mana sumbernya, tidak ada pembiayaan," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Senin (25/6).


Menurut dia, banyak orang bilang satu kandidat itu perlu dana Rp 5 triliun, minimal Rp 2,5 triliun. "Rp 2,5 triliun itu dari mana? Nolnya 12 itu bos, dari mana duit itu?" ungkapnya.


Fahri juga mengatakan, dirinya sudah setidaknya empat kali menginterupsi menteri keuangan terkait political financing di Indonesia. Karena dia menilai political financing di Indonesia tidak sehat dan menjadi sebab dan akar dari korupsi politik.


"Kenapa? Orang tuh tidak mengerti bagaimana cara dia membiayai dirinya dalam politik. Karena tradisi kelas menengah menyumbang belum ada, akhirnya yang menyumbang itu orang kaya karena negara tidak mau nanggung," paparnya.


Lebih lanjut, Fahri juga menceritakan, dia sudah tiga periode mengikuti pencalonan legislatif. Menurut legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, ketika musim pencalegan, orang-orang atau calon itu sudah siap-siap menjual harta bendanya.


"Karena tidak ada metodenya, karena negara tidak mau nanggung, akhirnya tanggung sendiri," ujarnya.


Menurut dia, dalam pertarungan di pemilu orang menggunakan segala macam cara untuk menang. Karena itu, perlu uang pribadi yang tidak sedikit. Begitupun dengan pilkada.


"Kalau habis harta bendanya (tapi tidak terpilih) ada yang gila. Memang benar banyak yang gila. Nanti kalau yang sudah terpilih, syukurlah kalau bisa mengembalikan modal," katanya.


Menurut Fahri, istilah mengembalikan modal itu bisa berarti orang didorong mencari uang di luar cara yang wajar. Di situlah akar dari korupsi politik. 


"Nah Paling dahsyat korupsi politik itu muncul di pilpres. Karena pilpres ini begitu mahal tapi ditanggung oleh satu orang," katanya. 

Editor: Dimas Ryandi
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore