21 Poin Hasil Rakernas I PDIP, Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD hingga Jadi Partai Penyeimbang Pemerintah

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)

JawaPos.com - PDI Perjuangan secara resmi merilis 21 poin Rekomendasi Eksternal dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP tahun 2026 yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Senin (12/1). Rekomendasi tersebut dibacakan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menyampaikan alasan partainya menunjuk Jamaluddin Idham untuk membacakan rekomendasi eksternal, karena merupakan Ketua DPD termuda, terlebih wilayahnya saat ini sedang terdampak bencana.

Hasto memastikan, hasil Rakernas I PDIP akan dikomunikasikan dengan fraksi-fraksi yang di DPR. Ia berharap, ada satu kesepahaman dalam membangun bangsa.

"Jadi kami bersama-sama mengkomunikasikan, termasuk hasil Rakernas ini juga dengan fraksi-fraksi lain, dengan sesama kader partai lain. Sehingga akan tercapai suatu kesepahaman," kata Hasto usai Rakernas.

Mengusung tema “Satyam Eva Jayate: Di sanalah Aku Berdiri Untuk Selama-lamanya”, rekomendasi ini ditegaskan sebagai kompas politik partai dalam menyikapi dinamika nasional dan global, sekaligus mempertegas posisi PDIP sebagai partai yang berlandaskan ideologi Pancasila dan keberpihakan pada rakyat.

"Jadi dalam Rakernas ini, kami juga memberikan solusi. Tim steering committee menyusun segala sesuatunya itu berdasarkan sidang-sidang komisi," tegas Hasto.

Berikut 21 poin Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDIP Tahun 2026:

1. Memperkokoh kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian budaya dengan menolak dominasi asing serta memastikan seluruh kebijakan negara berpijak pada Pancasila dan UUD 1945.

2. Mendesak pemerintah menolak segala bentuk intervensi asing dan pelanggaran kedaulatan negara, sejalan dengan semangat anti-penjajahan dalam Pembukaan UUD 1945.

3. Menegaskan pentingnya peningkatan kualitas demokrasi melalui checks and balances, penguatan partai politik, masyarakat sipil, kebebasan pers, dan perlindungan hak warga negara.

4. Menempatkan PDIP sebagai partai penyeimbang pemerintah demi terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

5. Mendorong pencegahan bencana ekologis melalui kebijakan tata ruang, penghentian deforestasi, penegakan hukum lingkungan, dan pemulihan ekosistem.

6. Mendesak perbaikan manajemen penanggulangan bencana dari mitigasi hingga pascabencana sebagai wujud kehadiran negara.

7. Merekomendasikan percepatan transisi energi terbarukan dan pelaksanaan komitmen Net Zero Emission untuk menghadapi krisis iklim global.