Peluang Kocok Ulang Pimpinan DPR Terbuka, Tapi Jangan Gaduh

JawaPos.com - Dicopotnya Ade Komarudin untuk mengembalikan posisi Setya Novanto dapat berdampak pada kocok ulangnya pimpinan DPR. Sebab, UU MDR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menggunakan sistem satu paket.

Namun memang, semua tergantung pada tensi politik yang ada di DPR. Contohnya, pada perubahan posisi ketua DPR yang lalu dari Setnov menjadi Akom, tidak terjadi kocok ulang pimpinan DPR. Dimana wakil ketua DPR tetap paket lama. Yakni, Fadli Zon dari Partai Gerindra, Fahri Hamzah dari PKS, Agus Hermanto dari Demokrat, dan Taufik Kurniawan dari PAN.

"Jadi sangat bergantung pada konstelasi politik dan dinamika politik di parlemen," ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago melalui pesan singkat, Rabu (30/11).

Kalaupun ada pergantian ketua DPR, Pangi berharap agar tidak terjadi kegaduhan dan polemik baru di lembaga legislatif itu. Keputusan tersebut harus berdasarkan konsensus dan kesepakatan secara kolektif dan kolegial. Yakni, kesepakatan antara pimpinan parpol dan elite penentu itu sendiri.

"Peluang untuk kocok ulang, tetap terbuka. Sepanjang tidak memicu kegaduhan, konflik dan jangan sampai memantik silang sengkarut lagi parlemen," tutur dia.

Pengamat politik itu berpandangan, kalau gaduh soal pimpinan DPR, bisa menggerogoti trust lembaga tersebut di mata publik. Dimana DPR menampilkan degalan politik di ruang publik, terkait soal haus kekuasaan yang secara kasat mata disaksikan publik.

"Kapan wakil rakyat bisa fokus mengaregasi dan mengartikulasikan suara dan aspirasi rakyat, kalau kemudian tak pernah selesai dengan dirinya sendiri soal pembagian dan nafsu berkuasa yang tak ada batas dan puasnya," sindir Pangi.

Karena itu, menurut Pangi sebaiknya saat ini paraanggota DPR berfikir dan bekerja keras bagaimana kembali memulihkan animo dan memompa kepercayaan publik yang terlanjur dis-trust.

"Kalau kemudian terjadi polemik dan kegaduhan soal pergantian pimpinan DPR, jelas semakin memperpanjang  dan memperdalam rentetan akumulasi kekecewaan publik," pungkasnya. (dna/JPG)