Ciptakan Kerukunan Umat, PDIP Gelar Rakorbid Keagamaan

JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Keagamaan Hamka Haq mengatakan, saat ini sudah tidak boleh ada lagi pemaksaan kepada penganut aliran kepercayaan supaya mengikuti agama yang sudah diakui oleh pemerintah.

Hal itu menyusul adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan enam agama yang sudah diakui oleh pemerintah.

“Saat ini kedudukan penganut aliran kepercayaan sama dimata hukum. PDIP sebagai partai nasionalis harus mengayomi seluruh agama dan aliran kepercayaan di Indonesia," kata Hamka saat membuka Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan yang Maha Esa Tingkat Nasional di DPP PDI Perjuangan, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (13/5).

Hamka menjelaskan, demi memperjuangkan putusan MK tersebut, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah memutuskan membentuk Komite Bidang Agama dan Kepercayaan yang bertujuan untuk melindungi semua umat beragama di Indonesia.

“Karena itu, dalam rakor ini diharapkan bisa merumuskan poin-poin penting supaya bisa terjadi kerukunan antar umat beragama yang sesuai dengan Pancasila demi terciptanya persatuan bangsa," ujarnya.

Ketua Pengurus Pusat Baitul Muslimin (PP Bamusi) ini menuturkan, ada tiga kaitan penting agama dan negara. Pertama, agama tidak boleh dipaksakan oleh negara, karena setiap warga negara sudah dijamin haknya untuk memeluk kepercayaan yang diyakininya.

"Kedua, agama tidak boleh dibentur-benturkan yang berujung dengan perpecahan. Hal ini akan mengganggu stabilitas dan keamanan negara," ungkapnya.

Terakhir, lanjut Hamka, agama seharusnya dijalankan dengan semangat mempersatukan bangsa, bukannya untuk mengadu domba satu sama lain. "Contohnya nilai-nilai keislman harus disampaikan kepada masyarakat untuk memperkuat bangsa bukannya untuk memperlemah," jelasnya.

Rakorbid Keagamaan Dan Kepercayaan Kepada Tuhan yang Maha Esa Tingkat Nasional juga dihadiri Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Marsyudi Suhud dan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban, Din Syamsuddin, Perwakilan Parishada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Nyoman Udayana S, Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti serta para pimpinan majelis agama seperti MUI, KWI dan Walubi.