Begini Sepak-terjang Deddy Sitorus, Anggota DPR Fraksi PDIP yang Tak Mau Disamakan dengan Rakyat Jelata!

JawaPos.com-Pernyataan Anggota DPR RI Deddy Sitorus yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata, tengah menyita perhatian publik. Sebab, banyak warganet menilai diksi yang digunakan Deddy tak pantas diucapkan sebagai orang yang duduk menjadi wakil rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Berikut ini adalah sepak-terjang dari Deddy Yevri Hanteru Sitorus yang merupakan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang dikenal vokal menyuarakan berbagai isu politik, sosial, hingga kebijakan publik. Deddy saat ini juga menjadi bagian dari pengurus Ketua DPP PDIP.

Deddy lahir di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, pada 18 Desember 1971. Ia menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Indonesia (UI) dan kemudian aktif dalam berbagai kegiatan sosial maupun politik. Kariernya di dunia politik semakin menanjak setelah dirinya bergabung dengan PDIP, partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.

Sejak 2019, Deddy terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024 melalui daerah pemilihan Kalimantan Utara. Di Senayan, ia ditempatkan di Komisi VI yang membidangi urusan perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN, serta standardisasi nasional. 

Deddy kini juga merupakan Anggota DPR untuk periode 2024-2029. Legislator Fraksi PDIP itu kini duduk sebagai Anggota Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Dari posisinya ini, ia kerap tampil memberikan pandangan kritis terkait isu-isu strategis, terutama menyangkut kepentingan masyarakat. Sebelum berkiprah sebagai politikus, Deddy juga dikenal sebagai pengamat politik dan kerap menjadi narasumber di berbagai media. Ia memiliki gaya komunikasi yang lugas dan kadang menimbulkan kontroversi.

Perjalanan politik Deddy Sitorus memperlihatkan sosok anggota dewan yang aktif bersuara dan tidak jarang menuai kritik. Namun, ia tetap menjadi salah satu figur PDIP yang konsisten memperjuangkan isu-isu daerah dan pembangunan nasional, meski pernyataan-pernyataan kontroversialnya kerap menimbulkan perdebatan di ruang publik. (*)