Polisi di Perbatasan NTT Kesulitan Bertugas, Sahroni Langsung Belikan 20 Motor Trail

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melaksanakan agenda Kunjungan Kerja (Kunker) ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Di sana, Sahroni bersama Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko mendengar aspirasi beberapa Bhabinkamtibmas yang menjaga wilayah terluar melalui sambungan virtual.

Salah seorang Bhabinkamtibmas, Aipda I Wayan Adi Putra dari Polsek Rote Barat, melaporkan bahwa medan patroli yang terjal kerap menjadi tantangan, terutama di lokasi terpencil dan pesisir. Terlebih Polsek-nya bertanggungjawab atas 2 kecamatan, yang satunya merupakan kepulauan.

Melihat kesulitan tersebut, Sahroni memutuskan memberikan bantuan berupa 20 unit motor trail. Kendaraan ini dibeli menggunakan dana pribadi, untuk operasional Polres dan Polsek terluar.

“Saya hari ini mengadakan kunjungan kerja ke Polda NTT dan mendengar langsung betapa sulitnya menjalankan tugas di pemukiman yang terpencil dan terluar dengan fasilitas terbatas. Karenanya, saya merasa terpanggil untuk membantu dan menyumbangkan 20 unit motor trail untuk kawan-kawan Bhabinkamtibnas di dua polres, yakni Polres Rote Ndao dan Polres Sabu Raijua," kata Sahroni, Jumat (25/7).

Politikus Partai NasDem ini mengatakan, bantuan diberikan karena kesulitan yang dialami oleh para anggota polisi. Terlebih, selama ini mereka banyak bertugas menggunakan kendaraan pribadi di medan terjal.

"Dalam forum, kedua bercerita masih harus menggunakan motor pribadi untuk menjalankan tugas, makanya saya sediakan motor khusus trail yang lebih cocok untuk menghadapi jalanan yang sulit untuk para polisi tersebut,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Sahroni melihat bahwa Polda NTT memiliki tantangan wilayah dan cakupan kerja yang cukup rumit. Sehingga hal tersebut akan menjadi perhatian dan dukungan bersama, agar banyaknya masalah yang terjadi di NTT bisa tertangani secara maksimal.

“Selanjutnya, perlu diketahui memang Polda NTT ini punya tantangan yang sangat kompleks di mana mereka memiliki beberapa wilayah terluar dan kondisi sosio ekonomi masyarakat yang sangat menantang. Akibatnya, kondisi ini juga memunculkan berbagai masalah soaial seperti tindak perdana perdagangan orang (TPPO) hingga kekerasan seksual," kata dia.

"Ini harus segera dikoreksi dan mendapat perhatian. Wilayah seperti NTT harus menjadi prioritas dalam penguatan kapasitas aparat penegak hukum,” pungkas Sahroni.