PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Buntut Memo Titip Siswa SPMB

JawaPos.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil langkah tegas terhadap kadernya, Budi Prajogo, yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Budi dicopot dari jabatannya setelah terungkap memberikan memo rekomendasi untuk menitipkan siswa dalam proses seleksi sistem penerimaan murid baru (SPMB) tingkat SMA tahun ajaran 2025.

Ketua DPW PKS Banten, Gembong R Sumedi, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas tindakan kadernya yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam pendidikan. Ia menegaskan, PKS menyesalkan insiden ini dan telah bertindak cepat untuk menegakkan disiplin partai.

"PKS mengucapkan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat yang merasa terganggu atau tersinggung dengan hal yang dilakukan pimpinan DPRD Provinsi Banten Pak Budi," kata Gembong, Selasa (1/7).

Sebagai bentuk sanksi internal, Gembong menyampaikan Fraksi PKS di DPRD Provinsi Banten telah mengganti posisi Budi Prajogo dari jabatan Wakil Ketua DPRD. 

"Fraksi PKS memutuskan untuk me-rolling pimpinan DPRD dari Pak Budi Prajogo diganti Pak Imron Rosyadi," tegasnya.

Gembong berharap, kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kader partai dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penerimaan siswa baru di sekolah negeri. Ia menekankan, semua pihak harus menjaga integritas dan keadilan dalam sistem pendidikan.

"Cukup kasus Pak Budi menjadi pembelajaran kami semua. Mudah-mudahan tidak terulang pada masa-masa akan datang," imbaunya.

Sementara itu, Budi Prajogo menyatakan dirinya menerima keputusan partai dengan lapang dada. Ia mengaku siap menanggung segala konsekuensi atas tindakan yang telah dilakukan dan tetap loyal pada arahan partai. 

"Prinsipnya kami selaku kader partai, patuh dan taat pada arahan dan perintah dari pimpinan fraksi, pimpinan DPW, apapun yang diperintahkan kita siap taat," tutur Budi.

Budi juga menegaskan, tujuannya menandatangani memo tersebut semata-mata untuk membantu masyarakat kurang mampu agar bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri. 

"Niatnya membantu masyarakat yang ingin sekolah di sekolah pemerintahan kita ya," pungkasnya.