Muncul di TikTok Bima Arya, Eri Cahyadi Ikut Retret di Akmil Magelang

JawaPos.com - Teka-teki kehadiran Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dalam kegiatan Retret Kepala Daerah Terpilih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, sepertinya sudah terjawab.

 

Baca Juga: Disayang Rezeki Tanpa Batas Waktu, 6 Shio dengan Keberuntungan Awet

Orang nomor satu di Kota Surabaya itu tampak dalam sebuah unggahan sosial media. Tepatnya di akun resmi TikTok milik Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto @bimaarya.official.

Dalam video pendek berdurasi 41 menit itu, Eri Cahyadi tampak mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Tampil dengan potongan cepak, Eri juga mengenakan tanda pengenal sebagai peserta retret.

"Sharing session dengan kepala daerah Jateng, Jatim, Yogyakarta di Magelang Retreat 2025," tulis Wamendagri Bima dalam caption unggahan tersebut, Senin (24/2).

Sebelumnya, setelah sempat dilarang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, sebanyak 17 kepala daerah dari partai berlambang kepala banteng tersebut tiba di lokasi retret pada Senin (24/2)

Belasan kepala daerah yang bergabung pada hari keempat retret di Magelang itu, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan lainnya.

"Saya Gubernur Jakarta, bersama dengan Wali Kota Jogja, dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami hari ini, kita memulai untuk ikut retret," ujar Pramono di Akmil Magelang, Senin (24/2).

Sebagaimana diketahui, dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari PDIP untuk menunda mengikuti retret di Magelang.

Megawati juga mengimbau kepala daerah yang sudah jalan menuju lokasi pembekalan untuk berhenti. Putri sang proklamator itu meminta para kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunggu arahan lebih lanjut.

"Kenapa baru hari ini Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apapun itu saya tetap komunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP Partai apa yang kemudian menjadi keputusan bersama," tandas Pramono. (*)