Terpantau Tiba di Jogjakarta, Pramono Anung: Saya Orang Jogja

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di Yogyakarta International Airport (YIA) pada Sabtu siang (22/2). Pramono merupakan salah seorang kepala daerah dari PDIP yang belum bergabung dengan ratusan kepala daerah lain dalam kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah (Jateng). 

Berdasar pemberitaan yang dikutip dari Jawa Pos Radar Jogja, Pramono terpantau tiba di YIA sekitar pukul 13.00 WIB. Dia datang bersama rombongan yang kelihatan buru-buru meninggalkan bandara tersebut melalui pintu keluar Terminal Kedatangan. Pramono tampak mengenakan kaos dan jaket. 

Awak media yang menunggu kedatangan para kepala daerah yang hendak bergabung dalam retret di Akmil langsung menghampiri Pramono. Mereka menanyakan beberapa hal terkait dengan retret kepala daerah. Namun, orang nomor satu di Jakarta itu hanya merespons singkat. 

”Bismillahirrahmanirrahim,” kata mantan menteri sekretaris kabinet di era Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo tersebut. 

Sayangnya, Pramono enggan menjawab pertanyaan lain dari awak media. Dia hanya menjelaskan akan segera menuju kendaraan jemputan yang telah menunggu. Pramono pun enggan menjawab pertanyaan mengenai retret kepala daerah. Dia menyampaikan kedatangannya ke Jogjakarta karena dia memang berasal dari Jogjakarta. 

”Saya orang Jogja, bapak ibu saya dimakamkan di sini,” imbuhnya. 

Pramono tidak menjelaskan tujuan setelah mendarat di YIA dan berkunjung ke Jogjakarta. Dia menyampaikan bahwa tujuan berikutnya bakal ditentukan oleh sopir yang mengantarnya. Sesampainya di mobil jembutan yang sudah menunggu, Pramono menyampaikan terima kasih dan melambaikan tangan kepada awak media.

Baca Juga: Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Punya Tanggung Jawab Kepada Rakyat, Bukan Kepada Partai

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa retret kepala daerah yang berlangsung selama tujuh hari akan menjadi bekal untuk menjalankan pemerintahan selama lima tahun. Para kepala daerah bisa melakukan sinkronisasi program dengan pemerintah pusat. Sehingga kerja-kerja untuk rakyat semakin baik.

”Jadi, kalau yang nggak mengambil bagian ya rugi sendiri, mereka kehilangan momentum untuk bisa mendapatkan teman baru, mengenal para menteri, dan juga kenal dengan gubernur misalnya, kehilangan momentum itu,” kata Tito.