Politisi Golkar sebut Pemerintah Harus Berikan Masa Transisi Tarif PPN 12 persen

JawaPos.com - Politisi Partai Golkar Henry Indraguna menilai, penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen butuh waktu transisi. Langlah ini penting untuk penguatan daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan industri, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Keputusan ini mencerminkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat luas, khususnya kelompok menengah dan bawah, yang sangat bergantung pada stabilitas harga barang dan jasa kebutuhan pokok,” kata Henry, Rabu (8/1).

Henry menyambut baik keputusan pemerintah untuk memberikan masa transisi, pada pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen bagi barang mewah, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024.

"Masa transisi ini sebaiknya digunakan pemerintah dan kementerian terkait. Selain untuk mempersiapkan penerapan PPN 12 persen, juga untuk melakukan sosialisasi terkait kenaikan pajak ini. Karena masih banyak pernyataan-pernyataan yang muncul, sebagai akibat tidak pahamnya akan penerapan pajak tersebut," imbuhnya.

Henry menegaskan, kementerian terkait harus bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah, jelas dan gamblang dimengerti oleh publik bagaimana penerapan kebijakan ini dan barang apa saja yang dikenakan kenaikan PPN.

"Walaupun sudah dipastikan hanya barang mewah, tapi bola liar-nya oleh pihak-pihak yang menggoreng isu ini kan masih mengemuka. Itu harusnya ditanggapi dengan cara yang baik, dikomunikasikan dan diartikulasikan secara jelas. Karena sudah zamannya media sosial yang mudah untuk menyampaikan pesan tersebut," jelasnya.

Henry meminta kementerian dan lembaga terkait juga harus memberikan pemahaman mengapa PPN tersebut harus bertahap naik dan akan digunakan untuk apa saja pajak yang dikutip dari masyarakat tersebut.

"Masyarakat itu sudah capek dengan berbagai cerita tentang penyelewengan pajak, korupsi para pejabat. Mereka tahunya, pajak yang mereka bayar itu tidak memberikan manfaat untuk kesejahteraan mereka. Ayo dong, pemerintah sampaikan secara transparan dan akuntabel tentang aliran pajak ini. Sehingga masyarakat bisa memahami kenapa mereka harus membayar pajak," pungkasnya.