Gerakan Deteksi Dini Kanker Harus Jadi Kepedulian Bersama

JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, diperlukan gerak bersama lintas sektor secara berkelanjutan untuk mendorong kegiatan sosialisasi deteksi dini dan penanganan kanker payudara yang terstruktur dan sistematis dengan payung hukum yang kuat, di tanah air.

"Sosialisasi dan kampanye kesehatan terkait kanker payudara harus dilakukan secara sistematis dan memiliki payung hukum yang kuat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait kanker tersebut," kata Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema "Deteksi Dini Kanker Payudara Menyelamatkan Kehidupan Bangsa" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (19/10).

Karena, menurut Lestari, kenyataannya saat ini 70 persen pasien kanker payudara yang mendapatkan penanganan dokter sudah berada dalam stadium lanjut sehingga memiliki kemungkinan sembuh yang rendah.

Bahkan, data Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia (Peraboi), tambahnya, mencatat dari 10.000 kasus kanker payudara, sekitar 70 persen adalah stadium 3 dan 4.

Berdasarkan fakta itu, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, seruan untuk melakukan deteksi dini lewat program SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri) dan SADANIS (Pemeriksaan Payudara Klinis) merupakan langkah penting yang memungkinkan tindakan lanjutan secara cepat dan tepat.

Kolaborasi lintas sektor antarlembaga pemerintah, jelas Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus ditingkatkan untuk mewujudkan sebuah gerakan yang mampu mendorong semakin banyak sosialisasi deteksi dini kanker payudara di tengah masyarakat.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengajak semua pihak untuk bergerak bersama dalam upaya membangun pemahaman masyarakat bahwa mengupayakan pencegahan kanker payudara sejak dini merupakan langkah yang sangat penting untuk menyelamatkan kehidupan bangsa.

"Karena Ibu yang sehat dan terbebas dari kanker akan sangat berperan dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat dan tangguh," ujarnya.

Merespons hal itu, Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais, Soeko Werdi Nindito mengungkapkan kanker payudara merupakan kanker dengan jumlah penderita tertinggi di Indonesia.

Di Jakarta saja, ujar Soeko, pertambahan kasus kanker payudara per tahun diperkirakan 176 kasus. Diakuinya, penyebab kanker payudara belum diketahui dan yang bisa diwaspadai adalah faktor-faktor risikonya.

Berdasarkan penelitian, ungkap Soeko, bila tidak ada upaya pencegahan pada 2035 akan terjadi pertambahan kasus kanker payudara sekitar 85 persen di tanah air.

"Jadi harus ada tindakan yang segera dan deteksi dini harus dilakukan untuk meningkatkan upaya pencegahan," ujar Soeko.

Sebab menurut Soeko, harus ada shifting paradigma dalam pelayanan terkait kanker di Indonesia antara lain lewat tata laksana pelayanan yang dimulai pada stadium awal. Karena setiap rumah sakit, sudah seharusnya memiliki sejumlah langkah layanan antara lain preventif, skrining dan deteksi dini, diagnostik, palliative, rehabilitasi medik dan beberapa tindakan lainnya.

"Namun, sebagian besar rumah sakit hanya mampu memberikan layanan kanker yang terbatas," ujarnya.

Pembicaraan lainnya, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan RI, Eva Susanti mengungkapkan, kanker yang banyak menimpa perempuan adalah kanker payudara dan kanker leher rahim. Sedangkan pada laki-laki mayoritas alami kanker paru-paru dan usus.

"Berdasarkan catatan Kemenkes, ujar Eva, pada 2020 sebanyak 54 persen kasus kanker diderita oleh perempuan," jelasnya.

Dalam mengatasi kondisi tersebut, menurut Evi, pemerintah berupaya melakukan transformasi sistem kesehatan lewat peningkatan layanan primer, layanan rujukan, sistem kesehatan, SDM kesehatan dan teknologi kesehatan.

"Dalam penanggulangan kanker, Kemenkes memilki empat pilar yaitu promosi kesehatan, deteksi dini, perlindungan khusus dan pelayanan khusus," ujarnya.

Hambatan sering terjadi, ujarnya, karena di tingkat Puskesmas promosi kesehatan terkait kanker payudara sangat kurang. Akibatnya, kesadaran masyarakat untuk melakukan SADARI dan SADANIS juga rendah.

Di sisi lain, ujar Evi, layanan mammogram yang merupakan tindak lanjut dari SADARI biayanya belum ditanggung JKN. Karena itu, ia berharap ada dukungan dari semua pihak untuk mendorong promosi kesehatan kepada masyarakat terkait kanker payudara, terus ditingkatkan.

Selain itu dia juga mendorong diberlakukannya kebijakan wajib deteksi dini kanker bagi para pegawai kementerian dan lembaga atau perusahaan swasta lainnya untuk mencegah peningkatan kasus kanker stadium lanjut di tanah air.

Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla berpendapat deteksi dini kanker payudara penting diwujudkan dan perlu gerakan bersama untuk menekan pertumbuhan kasus, yang sekaligus meningkatkan angka harapan hidup para perempuan Indonesia.

"Kami di parlemen berkomitmen untuk terus mendorong upaya memasyarakatkan deteksi dini kanker payudara di masyarakat," pungkasnya.